5 Alasan Gagal Dapat BSU Rp 600.000, Tak Semua Pekerja Bisa Beruntung, Simak!
Memuat halaman…
Media digital yang menyajikan informasi aktual dan informatif seputar Jakarta dan Nasional
Kamis, 5 November 2026 20:42 WIB
Media digital yang menyajikan informasi aktual dan informatif seputar Jakarta dan Nasional
HAIJAKARTA.ID- Keributan ant penumpang Kereta Rel Listrik (KRL) terjadi di Stasiun Duri, Jakarta Barat, pada Rabu (4/11/2026) sore. Dua orang penumpang dilaporkan terlibat aksi baku hantam di area lan
HAIJAKARTA.ID- Kabar mengenai pengerahan prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI) dalam jumlah besar ke wilayah DKI Jakarta menjadi perhatian publik. Informasi tersebut ramai diperbincangkan setelah
HAIJAKARTA.ID- Mantan Presiden ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo (Jokowi), akhirnya mengungkapkan perasaannya terkait polemik tuduhan ijazah palsu yang selama ini menyeret namanya. Di tengah berbag
Media digital yang menyajikan informasi aktual dan informatif seputar Jakarta dan Nasional
HAIJAKARTA.ID – Program Bantuan Subsidi Upah (BSU) Rp 600.000 kembali disalurkan pemerintah kepada pekerja dan buruh di pertengahan 2025.
Namun, tidak semua orang bisa menjadi penerima bantuan ini.
Sejumlah faktor menjadi alasan gagal dapat BSU, sebagaimana tertuang dalam Permenaker Nomor 5 Tahun 2025 yang diteken Menteri Ketenagakerjaan Yassierli pada 2 Juni 2025.
Program ini merupakan kelanjutan dari skema sebelumnya yang menyasar pekerja berpenghasilan rendah dan terdampak ekonomi. Namun, kali ini ada pengetatan dalam kriteria penerimanya.
Salah satu penyebab gagal dapat BSU adalah tidak memiliki status sebagai Warga Negara Indonesia (WNI) atau tidak mempunyai Nomor Induk Kependudukan (NIK).
Pekerja yang tidak terdaftar aktif dalam program Jamsostek (BPJS Ketenagakerjaan) hingga April 2025 secara otomatis akan gugur sebagai calon penerima.
Pekerja dengan penghasilan di atas Rp 3.500.000 per bulan atau yang mendapat upah melebihi UMP/UMK juga masuk kategori yang tidak memenuhi syarat untuk menerima bantuan ini.
Mereka yang bekerja sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN), baik itu PNS, PPPK, anggota TNI maupun Polri, tidak akan mendapatkan BSU, karena telah menerima pendapatan tetap dari negara.
Penerima bansos Program Keluarga Harapan (PKH) pada tahun anggaran berjalan juga tidak akan menerima BSU, karena dikhawatirkan terjadi dobel bantuan.
Bagi yang merasa memenuhi syarat dan ingin memastikan apakah berhak mendapatkan bantuan ini, berikut cara mengeceknya secara daring:
Dalam keterangan sebelumnya, Menaker Yassierli mengungkapkan bahwa pemerintah ingin memastikan bantuan ini tepat sasaran.
“BSU ini dirancang hanya bagi pekerja yang memang secara resmi terdaftar sebagai peserta aktif jaminan sosial tenaga kerja dan memiliki data lengkap,” jelasnya di Jakarta, awal Juni 2025.
Rangkuman AI sedang dibuat…
