9 Daftar PTN di Jawa Tengah Yang Terima KIP Kuliah 2025, Ada Beberapa Kampus Bergengsi Dengan Akreditasi A

Follow WhatsApp Channel Haijakarta.id

HAIJAKARTA.ID – Ada berbagai daftar Perguruan Tinggi Negeri (PTN) di Jawa Tengah yang terima KIP Kuliah 2025.

Hal ini dapat menjadi bahan pertimbangan untuk siswa kelas 12 yang akan mendaftar kuliah pada tahun 2025.

Pada saat ini pendaftaran KIP Kuliah telah dibuka mulai tanggal 3 Februari. Siswa yang ingin dapat KIP Kuliah harus registrasi atau buat akun terlebih dahulu.

Nantinya KIP Kuliah akan mendanau siswa yang memenuhi kriteria selama masa kuliah dan juga diberikan bantuan biaya hidup.

Kriteria Penerima KIP Kuliah 2025

Nantinya KIP Kuliah akan dilakukan secara bersamaan dengan jalur masuk yang dipilih oleh siswa yaitu SNBT, SNBP, PTN dan PTS.

Berikut ini kriteria para penerima yang bisa dapat bantuan sosial KIP Kuliah 2025.

Peserta lulusan SMA, SMK sederajat yang lulus pada tahun 2023 sampai 2025.
Lulus seleksi dari semua jalur masuk pada perguruan tinggi dan prodi yang terakreditasi.
Memiliki potensi akademik baik tapi memiliki keterbatasan ekonomi atau berasal dari keluarga miskin atau rentan miskin.
Penerima KIP Kuliah Merdeka adalah mahasiswa yang berasal dari keluarga miskin/rentan miskin yang dibuktikan dengan:

Mahasiswa pemegang atau pemilik Kartu Indonesia Pintar (KIP) Pendidikan Menengah.
Mahasiswa dari keluarga yang terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) atau menerima program bantuan sosial seperti Program Keluarga Harapan (PKΗ) atau Kartu Keluarga Sejahtera (KKS).
Masuk dalam kelompok masyarakat miskin/rentan miskin maksimal pada desil 3 (tiga) Data Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (PPKE) yang ditetapkan oleh Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.
Mahasiswa dari panti sosial/panti asuhan.

Jika tidak memenuhi kriteria sebelumnya, maka dapat tetap mendaftar selama memenuhi persyaratan miskin/rentan miskin yang dibuktikan dengan:

Bukti pendapatan kotor gabungan orang tua/wali paling banyak Rp 4.000.000 setiap bulan atau pendapatan kotor gabungan orang tua/wali dibagi jumlah anggota keluarga paling banyak Rp 750.000;
Bukti keluarga miskin dalam bentuk Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) yang dikeluarkan dan dilegalisasi oleh pemerintah, minimum tingkat desa/kelurahan untuk menyatakan kondisi suatu keluarga yang termasuk golongan miskin atau tidak mampu.