Aksi Unjuk Rasa Kepemimpinan Jokowi di Kawasan Patung Kuda, Polisi Kerahkan 1.929 Personel
HAIJAKARTA.ID – Sebanyak 1.929 personel gabungan dikerahkan oleh kepolisian guna mengamankan aksi unjuk rasa kepemimpinan Jokowi di kawasan Patung Kuda, Jakarta Pusat, dan sekitarnya, pada Jumat (18/10/2024).
Pengamanan Melibatkan Personel Gabungan dari Berbagai Instansi Kapolres Metro Jakarta Pusat, Kombes Polisi Susatyo Purnomo Condro, mengatakan bahwa personel yang dikerahkan berasal dari Polda Metro Jaya, Polres Metro Jakarta Pusat, TNI, Pemda DKI, serta instansi terkait lainnya.
“Pengamanan aksi elemen masyarakat di bundaran Patung Kuda Monas dan sekitarnya melibatkan sejumlah 1.929 personel gabungan,” ujar Susatyo.
Personel gabungan ini akan ditempatkan di beberapa titik strategis, mulai dari kawasan Patung Kuda hingga di depan Istana Negara. Pengamanan bertujuan untuk mengantisipasi massa aksi agar tidak masuk ke area-area yang tidak diizinkan.
Rekayasa Lalu Lintas Dilakukan Secara Situasional
Susatyo menambahkan bahwa pengalihan arus lalu lintas di sekitar bundaran Patung Kuda Monas bersifat situasional, tergantung pada jumlah massa dan dinamika aksi di lapangan.
Jika massa membludak atau eskalasi meningkat, arus lalu lintas menuju kawasan tersebut akan dialihkan.
“Dilihat saja nanti kalau eskalasi meningkat, lebih baik di alihkan saja arus lalinnya,” jelasnya.
Tindakan Persuasif dan Humanis
Susatyo mengingatkan seluruh personel yang bertugas agar tetap bertindak persuasif, tidak terprovokasi, dan mengedepankan pendekatan negosiasi serta pelayanan yang humanis.
“Patuhi aturan yang berlaku dan hargai hak orang lain juga” imbaunya.
Selain itu, dia juga mengingatkan kepada para koordinator lapangan (korlap) untuk menjaga ketertiban dan menghormati pengguna jalan yang melintas di kawasan aksi.
Massa dari BEM SI Suarakan Evaluasi Kepemimpinan Jokowi
Aksi unjuk rasa ini diikuti oleh massa dari Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI), yang menyuarakan evaluasi terhadap Presiden Joko Widodo jelang pergantian kepemimpinan pada 20 Oktober 2024.
Dalam aksinya, mereka menyoroti sejumlah evaluasi yang dinilai belum dipertanggungjawabkan selama masa kepemimpinan Jokowi.
“Masih banyak evaluasi yang belum terlaksana oleh Presiden Joko Widodo, kami menuntut hal itu,” tulis akun Instagram @bem_si.