Mendikdasmen Abdul Mu’ti Berencana Kaji Ulang Kebijakan Zonasi dan Kurikulum Merdeka
Follow WhatsApp Channel Haijakarta.id
HAIJAKARTA.ID- Mendikdasmen Abdul Mu’ti berencana kaji ulang kebijakan zonasi dan kurikulum Merdeka!
Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti yang baru dilantik dalam Kabinet Prabowo-Gibran saat ini berencana untuk kaji ulang beberapa kebijakan pendidikan yang telah berjalan, seperti kebijakan zonasi, Kurikulum Merdeka Belajar, dan ujian nasional.
Tujuan kajian ini adalah untuk memahami lebih dalam dan mencari solusi yang tepat atas perdebatan atau polemik yang muncul di masyarakat terkait kebijakan-kebijakan tersebut.
Kebijakan Pendidikan Sering Menimbulkan Beragam Reaksi
Abdul Mu’ti menyadari bahwa setiap kebijakan pendidikan selalu menimbulkan reaksi yang beragam di kalangan masyarakat.
Maka dari itu, dia tidak akan terburu-buru dalam mengambil keputusan. Dia mengedepankan pendekatan yang lebih inklusif dengan mendengar masukan dari berbagai pihak, termasuk pemerintah daerah, masyarakat umum, dan penyelenggara pendidikan.
Menurutnya, pendekatan ini penting agar kebijakan yang diambil mencerminkan aspirasi masyarakat dan sejalan dengan program Presiden Prabowo dan Wakil Presiden.
Khusus untuk Kurikulum Merdeka, Abdul Mu’ti mengakui bahwa kurikulum ini masih relatif baru dan belum semua sekolah mampu menerapkannya secara efektif.
Oleh karena itu, kurikulum tersebut perlu dievaluasi lebih lanjut untuk memastikan apakah sudah sesuai dengan kebutuhan pendidikan di Indonesia atau masih memerlukan penyesuaian.
Ujian Nasional juga Akan Jadi Topik Kajian Ulang
Selain kurikulum, ujian nasional juga akan menjadi topik kajian ulang. Ujian nasional yang sebelumnya telah dihapus oleh pemerintah masih menjadi bahan perdebatan di berbagai kalangan, baik penyelenggara pendidikan maupun masyarakat sebagai pengguna layanan pendidikan.
Abdul Mu’ti berencana untuk mempertimbangkan kembali peran dan relevansi ujian nasional dengan mendengarkan pendapat para ahli, praktisi, dan masyarakat luas.
Dia menegaskan bahwa kementeriannya akan sangat berhati-hati dalam mengambil keputusan terkait perubahan kebijakan, mengingat banyaknya aspek yang harus dipertimbangkan.
Prinsipnya adalah untuk menciptakan kebijakan yang tidak hanya mencerminkan aspirasi publik tetapi juga mendukung visi dan misi pemerintahan Presiden Prabowo.
Dengan begitu, Abdul Mu’ti ingin menciptakan kebijakan yang lebih inklusif, berdasarkan masukan dari berbagai pihak, serta sesuai dengan kondisi di lapangan. Dia juga menegaskan bahwa perubahan kebijakan, baik terkait kurikulum, zonasi, maupun ujian nasional, akan dilakukan secara bertahap dan hati-hati.
