Hore! THR ASN dan Pekerja Swasta Segera Cair Maret 2025, Ini Bocoran Tanggalnya Beserta Kebijakan Ekonominya
Follow WhatsApp Channel Haijakarta.id
HAIJAKARTA. ID – Presiden Prabowo Subianto memastikan pencairan Tunjangan Hari Raya (THR) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) dan pekerja swasta akan dilakukan pada Maret 2025.
Kepastian ini disampaikan dalam konferensi pers di Istana Negara, Jakarta, Senin (17/2/2025), saat Prabowo membahas kebijakan ekonomi di kuartal pertama tahun ini.
Selain pencairan THR, pemerintah juga mengumumkan sejumlah kebijakan strategis yang bertujuan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional menjelang Idul Fitri 2025.
Bocoran Tanggal THR ASN dan Pekerja Swasta
Dalam PP Nomor 14 Tahun 2024, disebutkan bahwa THR dapat dibayarkan baik menjelang maupun setelah hari raya keagamaan.
Menurut peraturan tersebut, pencairan THR untuk PNS dapat dilakukan paling cepat 10 hari sebelum hari raya.
Sementara itu, pencairan THR PNS paling lambat adalah setelah hari raya, meskipun hal ini jarang terjadi.
Dengan demikian, kemungkinan besar THR PNS pada Maret 2025 akan dicairkan menjelang hari raya, dengan waktu tercepat 10 hari sebelumnya.
Kebijakan Ekonomi Kuartal Pertama 2025
1. Kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2025
Kenaikan UMP 2025 menjadi salah satu langkah utama pemerintah dalam meningkatkan daya beli masyarakat serta menjaga kesejahteraan pekerja.
2. Optimalisasi Penyaluran Bantuan Sosial
Pemerintah akan mengoptimalkan penyaluran bantuan sosial (bansos) seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Sembako, Program Indonesia Pintar (PIP), Kartu Indonesia Pintar (KIP), Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) selama Februari dan Maret 2025.
3. Stimulus Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Ramadhan dan Lebaran
Pemerintah juga menyiapkan berbagai insentif ekonomi untuk menyambut Lebaran, meliputi:
- Diskon harga tiket pesawat untuk perjalanan mudik.
- Diskon tarif tol guna meringankan biaya perjalanan.
- Program diskon belanja, seperti Harbolnas 2025, EPIC Sales 2025, dan BINA Diskon 2025.
- Program pariwisata mudik Lebaran yang melibatkan Kementerian Pariwisata dan BUMN.
- Stabilisasi harga pangan guna mengendalikan inflasi selama Ramadan dan Idul Fitri.
4. Paket Stimulus Ekonomi
Sejumlah insentif fiskal juga disiapkan pemerintah, seperti:
- Diskon tarif listrik bagi masyarakat tertentu.
- Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) untuk pembelian properti dan otomotif, termasuk kendaraan listrik.
- Subsidi motor listrik guna mendukung transisi energi.
- Insentif pajak bagi sektor padat karya untuk meningkatkan lapangan kerja.
5. Program Makan Bergizi Gratis
Pemerintah juga akan mengoptimalkan program makan bergizi gratis, sebagai bagian dari strategi ketahanan pangan dan peningkatan kualitas hidup masyarakat.
6. Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan Optimalisasi Panen Pad
Untuk mendukung sektor usaha dan pertanian, pemerintah akan meningkatkan penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) serta memastikan panen padi terealisasi optimal guna menjaga ketahanan pangan nasional.
Kebijakan Transformasi Ekonomi
Selain kebijakan jangka pendek, Presiden Prabowo juga menegaskan komitmennya dalam mendorong daya saing nasional melalui langkah-langkah transformasi ekonomi, antara lain:
- Penguatan ketahanan pangan dan energi.
- Optimalisasi pengelolaan BUMN melalui badan baru, Danantara.
- Pembangunan kawasan industri dan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK).
- Kemudahan berusaha melalui revisi Peraturan Pemerintah (PP) No. 5 Tahun 2021.
- Perpanjangan tax holiday dan tax allowance untuk meningkatkan investasi.
- Penghapusan buku tagih utang macet bagi UMKM guna mendukung sektor usaha kecil dan menengah.
Kebijakan Internasional
Dalam ranah internasional, Prabowo menyampaikan bahwa Indonesia akan aktif dalam berbagai kerja sama ekonomi global, termasuk:
- Bergabung dengan BRICS untuk memperkuat posisi ekonomi Indonesia.
- Penyelesaian Indonesia-Canada CEPA dan Indonesia-UE CEPA untuk meningkatkan perdagangan internasional.
- Aksesi Indonesia ke Organisasi untuk Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD) guna meningkatkan standar regulasi dan kebijakan ekonomi nasional.
