Tamat! Sritex Resmi Tutup 12.000 Karyawan Kena PHK: Kemnaker Jamin Karyawan Terima Hak Penuh
Follow WhatsApp Channel Haijakarta.id
HAIJAKARTA.ID – Sritex Group resmi tutup total mulai 1 Maret 2025. Imbasnya Sritex Group melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) massal terhadap sebanyak 10.965 karyawan pada hari ini, Jumat (28/2).
Direktur Utama PT Sri Rejeki Isman (Sritex), Iwan Kurniawan Lukminto, menyampaikan terima kasih kepada para mantan karyawannya atas loyalitas dan dedikasi mereka yang telah membangun perusahaan sejak berdiri pada 1966.
Dalam pernyataannya, Iwan menegaskan pentingnya pengabdian para karyawan tersebut selama lebih dari 21 ribu hari sejak Sritex berdiri.
“Kalau dihitung, para karyawan ini sudah bersama selama 21.382 hari sejak Sritex berdiri pada 16 Agustus 1966,” ungkap Iwan di Semarang, Jumat (28/2/2025), seperti dikutip Antara.
Sebanyak 8.000 karyawan di Kabupaten Sukoharjo menjadi korban pemutusan hubungan kerja (PHK) akibat kepailitan perusahaan.
Secara keseluruhan, 12 ribu karyawan Sritex dan tiga anak perusahaannya terdampak dari keputusan pailit ini.
“Kami sangat berduka atas kejadian ini, namun kami tetap harus memberikan semangat kepada para karyawan,” kata Iwan.
Manajemen Sritex berkomitmen untuk bersikap kooperatif dan bekerja sama dengan kurator yang menangani proses kepailitan, dengan harapan agar pemberesan aset dan hak-hak karyawan dapat berjalan lancar.
Iwan juga menegaskan bahwa hak-hak para karyawan akan menjadi prioritas dan diawasi hingga seluruhnya diselesaikan.
Kemnaker Pastikan Karyawan Sritex Terkena PHK Akan Terima Hak Penuh
Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) memastikan bahwa seluruh karyawan PT Sri Rejeki Isman (Sritex) Group yang terkena pemutusan hubungan kerja (PHK) akibat kepailitan perusahaan akan menerima hak-hak mereka sepenuhnya, termasuk gaji, pesangon, dan manfaat jaminan sosial ketenagakerjaan.
Hal ini diungkapkan oleh Menteri Ketenagakerjaan, Yassierli, dalam keterangannya pada Jumat (28/2/2025).
“Sejak awal, Kemnaker selalu mengupayakan agar pekerja tetap bisa bekerja. Namun, jika PHK tidak bisa dihindari, Kemnaker akan memastikan para pekerja mendapatkan hak-haknya, seperti upah, pesangon, serta manfaat jaminan sosial ketenagakerjaan, termasuk Jaminan Hari Tua (JHT) dan Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP),” ujar Yassierli.
Yassierli menekankan bahwa hak-hak tersebut wajib dipenuhi sesuai dengan peraturan yang berlaku. Pemerintah sendiri telah menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 6 Tahun 2025, yang mengatur peningkatan manfaat JKP menjadi 60 persen dari upah terakhir karyawan yang terkena PHK.
“Sebesar 60 persen dari upah terakhir ini akan diterima oleh karyawan yang terkena PHK selama enam bulan, atau hingga karyawan tersebut mendapatkan pekerjaan baru,” tambahnya.
