Uji Coba Sekolah Swasta Gratis Jakarta Bakal Digelar Tahun Ini, Siapkan 40 Sekolah di Daerah Minim Sekolah Negeri
Follow WhatsApp Channel Haijakarta.id
HAIJAKARTA.ID – Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tengah menyiapkan uji coba sekolah swasta gratis Jakarta tahun ini bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
Program ini akan dimulai pada 40 sekolah swasta yang berada di daerah-daerah dengan keterbatasan akses terhadap sekolah negeri.
Kebijakan ini menjadi bagian dari komitmen 100 hari kerja Gubernur Pramono Anung Wibowo dan Wakil Gubernur Rano Karno, dalam upaya memperluas akses pendidikan berkualitas bagi seluruh warga ibu kota.
Pemprov DKI Uji Coba Sekolah Swasta Gratis Jakarta
Gubernur Pramono menyampaikan bahwa langkah ini merupakan respons atas tingginya kebutuhan pendidikan di wilayah padat penduduk yang tidak memiliki cukup sekolah negeri.
Ia menegaskan bahwa kajian mendalam sedang dilakukan untuk memastikan pelaksanaan program berjalan efektif.
“Kami akan melakukan simulasi awal di sejumlah sekolah swasta yang ada di wilayah dengan kebutuhan tinggi, khusus untuk masyarakat tak mampu,” ujar Pramono dalam konferensi pers di Balai Kota, Jumat (2/5/2025).
Meski belum ada tanggal pasti dimulainya program, Pemprov DKI berjanji segera mengumumkan jadwal uji coba begitu seluruh aspek teknis telah dipersiapkan secara matang.
Fokus pada Keadilan Akses Pendidikan
Program bertajuk Pendidikan Gratis ini diluncurkan di tengah masa Penerimaan Murid Baru (SPMB) tahun ajaran 2025, yang akan berlangsung mulai 20 Mei hingga 5 Juni.
Inisiatif ini diharapkan bisa menjadi solusi bagi daerah-daerah yang tidak tertampung di sekolah negeri.
Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, Ima Mahdiah, menyampaikan bahwa sebanyak 40 sekolah swasta telah disiapkan untuk tahap awal pelaksanaan.
“Tahun ini, kami mulai percontohan untuk 40 sekolah swasta gratis di wilayah yang dominan masyarakatnya berpenghasilan rendah dan minim sekolah negeri,” ungkap Ima.
Skema Akan Terhubung dengan Bantuan Pendidikan
Pelaksanaan program uji coba sekolah swasta gratis tahun ini akan dilakukan secara bertahap karena menyesuaikan dengan anggaran daerah.
Pemerintah berencana mengintegrasikan skema ini dengan program bantuan pendidikan seperti Kartu Jakarta Pintar (KJP), agar dana yang tersedia tepat sasaran dan program berkelanjutan.
Langkah ini diapresiasi oleh banyak pihak sebagai bentuk nyata perhatian pemerintah terhadap pemerataan pendidikan.
Bila sukses di Jakarta, program ini dinilai berpotensi menjadi model nasional untuk mengatasi ketimpangan akses pendidikan di seluruh Indonesia.
