Apa itu Payment ID yang Dilucurkan Bank Indonesia, Begini Cara Kerjanya!

HAIJAKARTA.ID- Apa itu Payment ID? Inilah inovasi baru Bank Indonesia untuk transaksi keuangan yang lebih transparan dan aman.

Dalam era digital yang terus berkembang pesat, kebutuhan akan sistem keuangan yang aman, efisien, dan terintegrasi menjadi semakin penting.

Menjawab tantangan ini, Bank Indonesia (BI) memperkenalkan sebuah inovasi terbaru dalam sistem pembayaran nasional yang dinamakan Payment ID.

Inisiatif ini merupakan bagian dari komitmen Bl untuk mendorong transformasi sistem pembayaran digital Indonesia menuju masa depan yang lebih canggih dan terstruktur.

Peluncuran Payment ID direncanakan akan dilakukan secara resmi pada tanggal 17 Agustus 2025, bertepatan dengan peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) Republik Indonesia yang ke-80.

Momentum ini dipilih sebagai simbol semangat kemerdekaan dalam membangun fondasi sistem keuangan yang modern, inklusif, serta mengedepankan prinsip keamanan dan transparansi.

Apa itu Payment ID yang Dilucurkan Bank Indonesia?

Payment ID adalah sebuah kode identifikasi unik yang dirancang untuk mengintegrasikan seluruh transaksi keuangan seseorang dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) miliknya.

Kode ini berupa kombinasi antara huruf dan angka yang akan menjadi identitas digital dalam ekosistem keuangan nasional.

Dengan sistem ini, semua aktivitas transaksi seseorang, baik melalui rekening bank, dompet digital, platform pinjaman, hingga layanan keuangan digital lainnya, akan tercatat dan terhubung dalam satu sistem yang komprehensif.

Konsep ini muncul sebagai bagian dari implementasi Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia (BSPI) 2025-2030, yaitu cetak biru pembangunan sistem pembayaran nasional yang bertujuan menciptakan integrasi antar-lembaga keuangan, mempercepat digitalisasi ekonomi, serta mendorong efisiensi dalam layanan publik yang berhubungan dengan keuangan.

Cara Kerja Payment ID Bank Indonesia

Berikut ini cara kerja dari Payment ID Bank Indonesia:

1. Registrasi dan Integrasi Data

Payment ID dibuat dengan menghubungkan data rekening, dompet digital, hingga pinjaman seseorang ke satu identitas berbasis NIK.

Sistem ini terhubung ke database Dukcapil untuk memastikan data pengguna valid.

2. Pemantauan Transaksi Terpusat

Setiap transaksi-baik belanja, transfer, maupun pembayaran-akan terekam lewat Payment ID.

Bank Indonesia bisa melihat alur keuangan secara terintegrasi dan real-time.

3. Persetujuan (Consent) Pengguna

Data hanya bisa diakses oleh pihak tertentu (misalnya bank atau pemerintah) dengan izin pengguna.

4. Penggunaan Data

Untuk menentukan kelayakan penerima bansos, penilaian kredit, pengawasan pajak, dan pencegahan kecurangan.

5. Keamanan Data

BI menjamin data dilindungi sesuai UU Perlindungan Data Pribadi. Jika pemilik Payment ID meninggal, sistem otomatis menonaktifkannya.

Manfaat Payment ID untuk Masyarakat dan Lembaga Keuangan

Peluncuran Payment ID bukan sekadar perubahan teknis, melainkan menjadi lompatan besar dalam cara negara mengelola dan memantau aktivitas keuangan digital warganya.

Berikut adalah beberapa manfaat utama dari sistem ini:

1. Pemantauan Transaksi Keuangan secara Menyeluruh dan Real Time

Payment ID memungkinkan pemantauan semua transaksi digital secara granular atau mendetail.

Artinya, segala bentuk pemasukan, pengeluaran, transaksi investasi, pinjaman, hingga keterlibatan dalam aktivitas ilegal seperti judi online (judol) dan pinjaman online ilegal (pinjol) bisa diidentifikasi dengan cepat.

2. Peningkatan Akurasi dalam Penyaluran Bantuan Sosial

Dengan profil keuangan yang terintegrasi, pemerintah dapat menilai secara objektif siapa saja yang benar-benar layak menerima bantuan sosial (bansos).

Hal ini akan mencegah penyalahgunaan dan memastikan bantuan diterima oleh mereka yang paling membutuhkan.

3. Mendeteksi dan Mencegah Praktik Kecurangan (Fraud)

Data yang dihimpun melalui Payment ID dapat membantu dalam mengidentifikasi transaksi mencurigakan atau tidak wajar yang berpotensi merupakan tindakan penipuan atau pencucian uang.

Hal ini juga akan memperkuat sistem pengawasan perbankan.

4. Menilai Kelayakan Kredit Nasabah secara Lebih Akurat

Perbankan dan lembaga keuangan dapat menggunakan Payment ID untuk mengevaluasi profil keuangan calon nasabah secara lebih lengkap sebelum menyetujui kredit atau pembiayaan lainnya.

Ini akan menurunkan risiko kredit macet dan meningkatkan kualitas layanan keuangan.

5. Mendorong Inklusi Keuangan Digital

Dengan satu identitas keuangan yang konsisten, masyarakat yang sebelumnya belum tersentuh layanan perbankan akan lebih mudah diikutsertakan dalam sistem keuangan formal, karena datanya bisa diakses dan dianalisis dengan lebih efisien.

Bagaimana dengan Privasi dan Keamanan Data?

Salah satu kekhawatiran utama masyarakat terhadap sistem seperti ini adalah risiko penyalahgunaan data pribadi.

Namun, Bank Indonesia menegaskan bahwa perlindungan data pribadi adalah prioritas utama dalam implementasi Payment ID.

Sistem ini hanya akan dapat diakses oleh pihak-pihak resmi yang memiliki kewenangan, seperti lembaga pemerintah dan instansi keuangan tertentu.

Penggunaan data melalui Payment ID hanya dapat dilakukan setelah mendapatkan persetujuan (consent) dari individu yang bersangkutan, sesuai dengan prinsip transparansi dan keterbukaan informasi.

Semua proses pengolahan data akan mengikuti ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP).

Bank Indonesia juga menjamin bahwa data tidak akan dijual, dibagikan, atau diakses oleh pihak ketiga secara sembarangan.

Terintegrasi dengan Data Dukcapil

Payment ID juga akan terhubung dengan sistem Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) di bawah Kementerian Dalam Negeri.

Artinya, jika pemilik Payment ID meninggal dunia, maka status ID-nya akan dinonaktifkan secara otomatis untuk mencegah penyalahgunaan oleh pihak yang tidak berwenang.

Dengan adanya Payment ID, Indonesia mengambil langkah maju dalam menghadapi tantangan digitalisasi sistem keuangan.

Inovasi ini bukan hanya memberikan kemudahan dalam transaksi dan monitoring, tetapi juga menjadi alat penting dalam mewujudkan ekosistem ekonomi digital yang lebih transparan, sehat, dan berkelanjutan.