Alasan Presiden Prabowo Minta Menu MBG Jelang Nataru Diubah, Daging Sapi dan Telur Puyuh
HAIJAKARTA.ID – Pemerintah kembali menyesuaikan Menu MBG jelang Nataru sebagai langkah antisipasi kenaikan kebutuhan pangan menjelang Natal dan Tahun Baru 2025/2026.
Pergantian menu dilakukan agar pasokan pangan masyarakat tetap aman selama periode libur panjang.
Alasan Presiden Prabowo Minta Menu MBG Jelang Nataru Diubah
Awal informasi menyebutkan bahwa Presiden Prabowo Subianto mengarahkan agar lauk program Makan Bergizi Gratis (MBG) diberi variasi baru menjelang momen liburan.
Menu ayam dan telur yang selama ini digunakan dalam MBG digeser menjadi daging sapi dan telur puyuh untuk sementara waktu.
Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Nanik S. Deyang, menyampaikan bahwa Presiden memberikan arahan agar telur dapat dikurangi sementara karena kebutuhan masyarakat akan meningkat jelang Nataru dan Lebaran.
Ia menjelaskan bahwa Presiden memberi pesan agar penyediaan protein anak tidak mengganggu kebutuhan bahan pokok untuk masyarakat luas.
Nanik menuturkan tanda-tanda kenaikan harga bahan baku pangan sudah mulai terlihat di beberapa kabupaten.
Ia menyebut bahwa laporan daerah menunjukkan SPPG yang mulai terisi penuh biasanya menjadi indikator potensi kenaikan harga.
Selain protein, beberapa jenis buah juga mulai sulit ditemukan untuk keperluan Menu MBG jelang Nataru.
Karena itu, BGN menggandeng berbagai kementerian dan lembaga untuk memastikan ketersediaan bahan pangan tetap terjaga.
Strategi Pemerintah Pastikan Pasokan Menu MBG Aman
Pemerintah bekerja sama dengan TNI untuk penyediaan protein hewani dan sayuran.
Sementara itu, Kementerian Koperasi menyediakan anggaran sekitar Rp300 miliar untuk mendukung koperasi menanam buah, sayur, hingga beternak sebagai suplai Menu MBG jelang Nataru.
Nanik menyebut bahwa pihaknya telah menjalin koordinasi dengan Menteri Koperasi agar koperasi di berbagai daerah bisa didorong memproduksi kebutuhan pangan secara mandiri.
Selain itu, kerja sama dengan Kementerian Dalam Negeri dilakukan untuk meminta kepala daerah mengoptimalkan lahan kosong di wilayah RT-RW agar tidak dibiarkan tidak produktif.
Melalui instruksi dari Mendagri, pemerintah daerah diminta menggerakkan RT-RW untuk memanfaatkan lahan kosong, baik untuk budidaya sayuran maupun ternak.
BGN juga mendorong pembentukan usaha dagang (UD) bagi kelompok kecil petani agar lebih mudah masuk ke sistem SPPG dan ikut memasok bahan makanan untuk program MBG.

