Layanan Transportasi Biskita Kota Bogor Kembali Beroperasi, Ini Jadwal dan Rincian Tarifnya
Follow WhatsApp Channel Haijakarta.id
Layanan transportasi Biskita Kota Bogor kembali beroperasi penuh setelah sempat terhenti pada awal 2026 akibat berakhirnya masa kontrak pengadaan jasa operasional.
Kembalinya layanan ini diharapkan dapat memulihkan mobilitas warga dan kembali menjangkau koridor utama di Kota Bogor.
Sebelumnya, operasional Biskita sempat dihentikan sejak 1 Januari 2026 karena masa kontrak berakhir pada 31 Desember 2025.
Setelah melalui proses administratif dan penyesuaian teknis, layanan tersebut kembali dijalankan secara bertahap hingga akhirnya seluruh koridor utama kembali aktif.
Kepala Dinas Perhubungan Kota Bogor, Sujatmiko Budiarto, memastikan layanan transportasi Biskita Kota Bogor kini telah berjalan normal dan terus dioptimalkan untuk menunjang aktivitas masyarakat.
“Layanan sudah kembali beroperasi sejak Senin, 12 Januari, bertepatan dengan aktivitas sekolah yang kembali berjalan setelah libur panjang,” ujar Sujatmiko, Selasa (13/1/2026).
49 Unit Armada Biskita Kota Bogor Siap Beroperasi
Saat ini, Biskita melayani empat koridor utama dengan total 49 armada.
Keempat koridor tersebut meliputi Koridor 1 Terminal Bubulak-Cidangiang, Koridor 2 Ciawi-Terminal Bubulak, Koridor 5 Stasiun Bogor–Terminal Ciparigi, serta Koridor 6 Stasiun Bogor-Parung Banteng.
Sujatmiko menjelaskan, operasional Biskita berlangsung sejak pagi hingga malam hari untuk mendukung kebutuhan perjalanan masyarakat, baik untuk bekerja, sekolah, maupun aktivitas lainnya.
“Jam operasional dimulai pukul 05.00 hingga 21.00 WIB,” katanya.
Untuk menjaga kualitas layanan, Dishub Kota Bogor juga mengatur jarak kedatangan antarbus, terutama pada jam-jam sibuk.
“Pada jam padat, kami atur headway rata-rata sekitar 10 menit,” jelas Sujatmiko.
Skema Tarif Biskita Kota Bogor
Dari sisi tarif, Dishub memastikan tidak ada perubahan.
Berikut skema tarif yang telah ditentukan:
- Penumpang umum tetap dikenakan tarif Rp 4.000
- Pelajar mendapatkan tarif khusus sebesar Rp 2.000.
Dishub Kota Bogor juga membuka peluang penerapan skema pengelolaan mandiri pada koridor dengan tingkat keterisian tinggi, khususnya Koridor 1 dan Koridor 2.
“Untuk koridor dengan load factor tinggi seperti Koridor 1 dan Koridor 2, bisa kami tawarkan skema pengelolaan mandiri,” kata Sujatmiko.
Skema tersebut dinilai dapat memperkuat keberlanjutan operasional layanan transportasi Biskita Kota Bogor.
Sementara itu, Koridor 3 dan Koridor 4 belum kembali beroperasi secara penuh.
Bagi sebagian warga, Biskita bukan sekadar alternatif transportasi, melainkan moda utama.
Hal ini dirasakan Laras, pengguna Biskita Koridor 2 (Ciawi-Terminal Bubulak), yang rutin memanfaatkan layanan tersebut.
“Saya pakai Biskita pulang pergi tiap akhir pekan karena saya ngekos di Jakarta dan seminggu sekali pulang,” ungkap Laras.
Ia juga menggunakan Biskita untuk menjangkau lokasi yang relatif jauh dari rumah namun masih terhubung dengan koridor layanan.
Menurutnya, faktor utama memilih Biskita adalah efisiensi biaya dan kenyamanan.
Dengan tarif Rp 4.000, perjalanan dari Ciawi ke Stasiun Bogor jauh lebih murah dibanding moda lain.
“Fasilitasnya nyaman, ada AC, kursinya enak, dan pembayarannya nontunai,” ujarnya.
Dari sisi waktu tempuh, Biskita dinilai lebih cepat karena tidak menerapkan sistem ngetem seperti angkutan kota.
“Perjalanannya lebih cepat karena enggak ada ngetem, yang sering bikin waktu tempuh jadi lama,” katanya.
Laras mengaku, saat layanan Biskita terhenti, ia terpaksa beralih ke angkot atau ojek daring. Namun, kedua opsi tersebut memiliki kekurangan.
“Kalau pakai ojol memang lebih cepat, tapi ongkosnya jauh lebih mahal. Kalau angkot, waktunya lebih lama dan bisa ngetem sampai 30 menit,” ujarnya.
Ia menilai keberadaan Biskita turut membantu mengurangi kepadatan lalu lintas dan menekan jumlah angkot berlebih di Bogor.
“Dengan adanya Biskita, kepadatan kendaraan di jalan bisa berkurang, terutama angkot yang jumlahnya berlebih,” kata Laras.
Jangkauan Akses Biskita Kota Bogor
Selain itu, Biskita juga menjangkau kawasan dengan akses angkutan umum terbatas, sehingga tanpa layanan ini warga harus mengeluarkan biaya transportasi lebih besar.
“Kalau naik angkot dari Ciawi ke Stasiun Bogor bisa dua kali naik, total Rp 10.000. Kalau Biskita cukup Rp 4.000. Ojol bahkan bisa sampai Rp 38.000,” ujarnya.
Pengamat transportasi Deddy Herlambang menilai penghentian sementara layanan Biskita akibat kontrak tahunan bertentangan dengan prinsip pelayanan angkutan umum berkelanjutan.
Ia mengingatkan bahwa Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mewajibkan pemerintah menyediakan transportasi publik yang aman, nyaman, dan terjangkau.
“Kontrak Buy The Service seharusnya bisa dilakukan secara multiyears seperti proyek infrastruktur lain, sehingga layanan tidak perlu berhenti saat kontrak habis,” ujar Deddy.
Ia mencontohkan layanan KRL yang tetap beroperasi meski kontrak PSO bersifat tahunan.
“Paling tidak, pemerintah daerah bisa memodali sementara subsidi sambil menunggu kontrak baru,” katanya.
Deddy mengingatkan, jika layanan transportasi publik terhenti, masyarakat berpotensi beralih ke kendaraan pribadi.
“Dampaknya masyarakat akan membeli kendaraan pribadi, dan itu tentu menambah kemacetan,” pungkasnya.
