Alasan Indonesia Sulit Jadi Negara Berpendapatan Tinggi, Ternyata ini Biang Keroknya
HAIJAKARTA.ID – Alasan indonesia sulit jadi negara berpendapatan tinggi kembali menjadi sorotan setelah Bank Dunia menilai Indonesia masih terjebak dalam kategori negara berpendapatan menengah.
Meski mencatat sejumlah kemajuan ekonomi, posisi tersebut dinilai sulit untuk membawa Indonesia naik kelas menjadi negara berpendapatan tinggi.
Alasan Indonesia Sulit Jadi Negara Berpendapatan Tinggi
World Bank menegaskan, tanpa reformasi struktural yang lebih dalam, terutama terkait iklim usaha dan investasi-Indonesia berisiko terus terperangkap dalam middle income trap.
Lead Country Economist World Bank untuk Indonesia dan Timor Leste, David Knight, menyebut capaian ekonomi Indonesia memang tergolong baik, namun belum mampu mendorong lonjakan menuju kelompok negara berpendapatan tinggi.
“Indonesia sudah membuat banyak kemajuan. Namun jika melihat prasyarat pertumbuhan, terutama kualitas iklim bisnis, masih ada banyak indikator yang tertinggal,” ujar David, dikutip dari Kontan.
Ia menilai model pertumbuhan yang selama ini berjalan sudah tidak lagi cukup untuk mendorong ekonomi ke level yang lebih tinggi.
“Ke depan, mesin pertumbuhan harus lebih bertumpu pada produktivitas, bersifat endogen, serta mampu memperluas pasar ke luar negeri untuk mempercepat pembangunan dan memicu inovasi,” ucapnya.
Lingkungan Usaha Dinilai Belum Kompetitif
Salah satu alasan Indonesia sulit jadi negara berpendapatan tinggi adalah rendahnya dinamika dan produktivitas perusahaan besar.
Analisis Bank Dunia menunjukkan, ekosistem korporasi di Indonesia kalah gesit dibanding negara lain dengan ukuran ekonomi serupa namun berpendapatan lebih tinggi.
David menyoroti fakta bahwa produktivitas perusahaan di Indonesia justru tidak meningkat seiring bertambahnya skala usaha.
“Perusahaan yang lebih besar dan sudah lama berdiri malah cenderung kurang produktif, padahal seharusnya menjadi penggerak utama lapangan kerja berkualitas dan pertumbuhan ekonomi,” katanya.
Temuan tersebut menandakan perlunya pembenahan menyeluruh terhadap iklim persaingan usaha. Tantangan bukan hanya berasal dari regulasi, tetapi juga lemahnya penerapan kesetaraan kesempatan berusaha bagi seluruh pelaku ekonomi.
Kondisi ini turut memengaruhi sektor keuangan, pasar jasa, hingga industri pengolahan.
Tingginya Informalitas Jadi Beban Ekonomi
Lingkungan sektor swasta yang kurang kondusif juga berkontribusi pada tingginya tingkat informalitas tenaga kerja.
Mengacu pada definisi ILO, sekitar 83 persen tenaga kerja Indonesia masih berada di sektor informal salah satu yang tertinggi di antara negara dengan ekonomi besar.
“Tingkat informalitas yang tinggi berdampak pada rendahnya penerimaan pajak, sempitnya ruang fiskal pemerintah untuk investasi produktif, serta lambannya pengembangan sektor keuangan dan sistem inovasi,” jelas David.
Meski demikian, Bank Dunia menilai target pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 8 persen pada 2029 masih realistis, asalkan reformasi struktural dijalankan secara konsisten.
“Dengan paket reformasi yang kami rekomendasikan, pertumbuhan ekonomi Indonesia berpotensi naik sekitar 10 persen. Jika dijalankan selama lima tahun, setara tambahan sekitar 2 persen per tahun,” ujarnya.
Masalah Ketenagakerjaan Masih Mengganjal
Persoalan struktural tersebut juga tercermin di pasar tenaga kerja. Data BPS mencatat, hingga Agustus 2025 angkatan kerja Indonesia mencapai 154 juta orang, dengan 7,46 juta di antaranya masih menganggur.
Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti mengatakan jumlah penduduk bekerja mencapai 146,54 juta orang, naik sekitar 1,9 juta dibanding Agustus 2024.
“Jumlah orang yang bekerja kini mencapai 146,54 juta. Dibandingkan Agustus tahun lalu, meningkat sekitar 1,9 juta, namun angka ini tetap perlu dikaji lebih dalam,” ujar Amalia.
Di balik peningkatan tersebut, kualitas pekerjaan masih menjadi masalah.
Dari total pekerja, hanya 98,65 juta yang bekerja penuh. Sebanyak 11,6 juta orang masuk kategori setengah pengangguran, sementara 36,29 juta lainnya bekerja paruh waktu.
“Setengah pengangguran adalah mereka yang bekerja kurang dari 35 jam per minggu dan masih mencari tambahan pekerjaan karena ingin bekerja lebih lama,” jelas Amalia.
Kondisi ini menunjukkan bahwa meski jumlah pekerja meningkat, penghasilan layak dan stabil belum sepenuhnya dirasakan masyarakat, menjadi salah satu faktor utama yang membuat alasan Indonesia sulit jadi negara berpendapatan tinggi terus berulang.
