Anggaran Ketenagakerjaan 2026 Disorot, DPRD DKI Minta Fokus Tekan Pengangguran Jakarta yang Tembus Diatas 6%: Saya Sedih
Follow WhatsApp Channel Haijakarta.id
HAIJAKARTA.ID – Anggaran Ketenagakerjaan 2026 disorot DPRD Jakarta dalam rapat koordinasi bersama tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) menyusul tingkat pengangguran yang telah melampaui batas toleransi.
Ketua DPRD DKI Jakarta, Khoirudin menegaskan unsur legislatif dan eksekutif merupakan satu kesatuan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bertanggung jawab melayani masyarakat, termasuk dalam penanganan persoalan tenaga kerja.
“Legislatif itu adalah pemerintah daerah bersama Pak Gubernur. Jadi, apa yang kami lakukan semata-mata untuk beriringan dengan Gubernur dalam melayani warga Jakarta, termasuk dalam persoalan pengangguran,” kata Khoirudin dikutip dari sinpo.id pada Rabu, (25/2/2026).
Ia mengingatkan angka pengangguran yang berada di atas 6% dapat berpotensi memicu persoalan sosial, termasuk meningkatnya risiko kriminalitas apabila tidak ditangani secara sistematis.
Fokus pada Pelatihan dan Akses Pencari Kerja
Menurut Khoirudin, porsi belanja di setor ini belum sepenuhnya menyasar kebutuhan pencari kerja. Karena itu, ia meminta TAPD memprioritaskan program yang berdampak langsung, terutama peningkatan kapasitas melalui pelatihan kerja.
“Jangan sampai masyarakat yang ingin mengikuti pelatihan kerja tidak bisa dilatih karena keterbatasan anggaran. Pengurangan anggaran membuat jumlah peserta pelatihan sangat terbatas. Ini harus dicarikan solusinya,” ucap Khoirudin.
Sebagai alternatif tanpa menambah beban fiskal secara signifikan, ia mengusulkan pembebasan biaya medical check up (MCU) dan psikotes bagi calon pekerja melalui Dinas Kesehatan DKI Jakarta. Fasilitas tersebut dinilai dapat dioptimalkan melalui mekanisme penugasan karena merupaka aset milik pemerintah daerah.
“Setiap pekerja membutuhkan medical check up dan psikotes. Itu fasilitas milik Pemda semua. Bisa saja diberikan penugasan agar digratiskan bagi calon pekerja,” jelasnya.
Ia juga mendorong pemanfaatan sarana milik pemerintah daerah serta badan usaha milik daerah (BUMD) untuk mendukung pelatihan kerja, termasuk program pramudi dan dukungan pembiayaan dari perusahaan daerah BUMD terkait.
Menurutnya, meskipun terjadi penyesuaian padan alokasi anggaran, pemerintah provinsi masih memiliki ruang untuk memberikan penugasan kepada BUMD sebagai salah satu langkah strategis dalam upaya menurunkan angka pengangguran.
Sekda Diminta Koordinasikan Usulan
Khoirudin mengaku prihatin terhadap kondisi ekonomi yang dinilai berat, sementara dukungan pembiayaan bagi warga yang ingin bekerja belum maksimal.
“Saya sedih di tengah kondisi ekonomi yang sulit, mencari pekerjaan juga sulit, tetapi kita belum bisa menganggarkan secara maksimal untuk mereka yang membutuhkan pekerjaan. Ini ironi. Saya berharap setelah pertemuan ini kita bersama-sama memikirkan solusinya. Selama ini sudah baik, hanya perlu ditingkatkan,” tuturnya.
Ia menambahkan, Sekertaris Daerah DKI Jakarta, Uus Kuswanto akan mengoordinasikan usulan pembebasan biaya MCU dan psikotes tersebut agar dapat segera ditindaklanjuti.
“Karena itu meerupakan unsur biaya yang cukup besar bagi warga. Pelatihan juga bisa menggunakan fasilitas Pemda sehingga dapat digratiskan. Anggaran yang ada sebetulnya masih bisa disiasati,” pungkasnya.
