APBD DKI 2026 Disahkan Rp81,3 Triliun, Rapat Paripurna Ricuh dan Diwarnai Walk Out
HAIJAKARTA.ID – Rapat paripurna DPRD DKI Jakarta untuk mengesahkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2026 berlangsung panas dan penuh drama.
Ketegangan memuncak ketika sejumlah anggota dewan memilih walk out saat Ketua DPRD DKI Jakarta, Khoirudin, mengetuk palu pengesahan pada Rabu (12/11/2025).
Kondisi Rapat Mencekam
Awalnya, sidang berjalan tenang. Namun, situasi berubah setelah beberapa anggota DPRD menyampaikan interupsi terkait penghapusan subsidi pangan senilai Rp300 miliar dalam rancangan APBD.
Mereka menilai keputusan itu tidak sesuai hasil pembahasan di tingkat komisi dan mengabaikan kebutuhan masyarakat Jakarta yang masih bergantung pada program pangan murah.
“Pengurangan untuk subsidi pangan murah kepada masyarakat Rp 300 milyar itu harusnya jangan dilakukan. Menurut informasi dari rapat rapat itu disampaikan bahwasannya kenapa dikurangi karena tidak diminati daging dan susu UHT, ternyata itu berbohong,” ujar Anggota Komisi C DPRD DKI dari Fraksi PKS, Lukmanul Hakim, dikutip dari Kompas.
Nada serupa datang dari Anggota Fraksi PSI, Josephine Simanjuntak.
Ia menilai kebijakan penghapusan subsidi pangan tidak masuk akal.
“Kami melihat alasan pengurangan ini tidak masuk akal. Di lapangan, warga justru kesulitan mengakses pangan murah. Tapi dana sosial diturunkan dari Rp1,02 triliun menjadi Rp655 miliar, sementara dana hibah untuk Forkopimda dan organisasi massa mencapai Rp315 miliar. Ini tidak logis,” ujar Josephine.
Palu Diketuk saat Penolakan
Meski banyak interupsi dan penolakan, Khoirudin tetap melanjutkan rapat.
Ia meminta persetujuan forum sebelum mengetuk palu tanda pengesahan.
“Kami ingin menanyakan kepada forum rapat paripurna yang terhormat, apakah Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2026 dapat disetujui?” kata Khoirudin.
“Tidak!” teriak sejumlah anggota dewan.
Namun, tanpa voting, Khoirudin langsung mengetuk palu tiga kali.
“Pimpinan interupsi dong, kalau ada voting lah kita, jangan langsung asal ketok palu dong,” ucap salah satu anggota dewan.
“Harusnya diabsen dulu pimpinan per fraksi setuju atau enggak,” timpal anggota lainnya.
Beberapa anggota dari Fraksi PSI, PAN, dan PDIP kemudian meninggalkan ruang sidang sebagai bentuk penolakan.
Di antaranya Josephine Simanjuntak, Francine Widjojo, Justin Adrian Untayana (PSI), Astrid Kuya, Bebizie Fatlanay (PAN), serta Ida Mahmudah (PDIP).
APBD DKI 2026
Meski suasana memanas, rapat tetap berlanjut.
Khoirudin mengumumkan bahwa total APBD DKI Jakarta Tahun Anggaran 2026 ditetapkan sebesar Rp81,3 triliun.
“Paripurna hari ini, Rabu 12 November 2025 untuk menyepakati APBD 2026. Mengenai angkanya, walaupun dipotong DBH kita Rp15 triliun, jadi APBD kita kita ketuk Rp 81,3 triliun,” ucap Khoirudin.
Berikut rinciannya:
- Pendapatan daerah: Rp71,4 triliun
- Belanja daerah: Rp74,2 triliun
- Defisit: Rp2,83 triliun
- Penerimaan pembiayaan: Rp9,87 triliun
- Silpa tahun sebelumnya: Rp5 triliun
- Pinjaman daerah: Rp4,82 triliun
- Pengeluaran pembiayaan: Rp7 triliun
- PMD: Rp5,2 triliun
Pembayaran cicilan utang: Rp1,8 triliun
Bansos dan Subsidi Pangan Dijamin Aman
Menanggapi kekhawatiran anggota dewan soal dana sosial, Khoirudin menegaskan tidak ada pemotongan bantuan sosial.
“Insya Allah tidak ada pemotongan dana bansos, semua program kita memang untuk 10 bulan dulu, nanti dianggaran perubahan, kita anggarkan,” katanya.
Ia juga menyebut ada efisiensi di beberapa pos, seperti kegiatan reses anggota dewan yang dikurangi menjadi dua kali setahun, menghemat sekitar Rp100 miliar.
Program Sosial Tidak Ada Pemotongan
Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, memastikan pemerintah daerah akan menindaklanjuti masukan DPRD, terutama soal subsidi pangan.
“Yang berkaitan dengan subsidi pangan dalam APBD itu merespon apa yang menjadi masukan dari anggota dewan yang terhormat, saya langsung menyampaikan bahwa tidak ada pemotongan untuk hal itu,” ucap Pramono.
Sidang paripurna akhirnya ditutup dengan ketukan palu di tengah ruang sidang yang mulai kosong — menandai disahkannya APBD 2026 DKI Jakarta yang penuh kontroversi dan aksi walk out sejumlah anggota dewan.
