Bantahan Server Dukcapil Jaktim Jebol: Sistem Terpusat, Kebocoran Tingkat Daerah Mustahil Terjadi

HAIJAKARTA.ID – Beberapa waktu lalu, Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Jakarta Timur diterpa isu kebocoran data warganya.
Namun, pihaknya memberikan klarifikasi bantahan server Dukcapil Jaktim jebol alias isu tersebut tidak benar.
Bantahan Server Dukcapil Jaktim Jebol
Penjelasan ini disampaikan untuk meredam kekhawatiran masyarakat setelah muncul unggahan di akun Instagram @merdekasiber yang menuding data pribadi lebih dari 500.000 warga Jakarta Timur dijual di forum gelap.
Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Suku Dinas Dukcapil Jakarta Timur, Ariadi Limbong, memastikan jaringan dan sistem Dukcapil aman dari peretasan.
Ia juga menyebutkan bahwa Dukcapil Jakarta Timur tidak memiliki server sendiri karena seluruh sistem penyimpanan data berada di Kementerian Dalam Negeri.
Ariadi mengatakan bahwa jika server pusat mengalami kebocoran, dampaknya akan dirasakan oleh seluruh penduduk Indonesia, bukan hanya Jakarta Timur.
Jakarta Timur Tak Memiliki Server Mandiri
Menanggapi kabar Bantahan Dukcapil Jaktim Server Jebol, Ariadi menegaskan bahwa Jakarta Timur tidak memiliki server lokal.
Semua proses pengelolaan dan penyimpanan data dilakukan di server milik Kementerian Dalam Negeri.
Dengan sistem terpusat, kebocoran di tingkat daerah mustahil terjadi tanpa berdampak secara nasional.
Dampak Jika Server Pusat Terganggu
Ariadi mencontohkan, bila server di pusat terkena serangan peretas, maka seluruh data kependudukan warga Indonesia akan terpengaruh. “Kalau pusat yang kena, sudah pasti seluruh Indonesia kena,” jelasnya. Hal ini sekaligus membantah narasi bahwa hanya data warga Jakarta Timur yang bocor.
Waspadai Informasi dari Sumber Tak Resmi
Isu Bantahan Dukcapil Jaktim Server Jebol ini dinilai dapat menimbulkan keresahan di masyarakat.
Dukcapil mengingatkan agar warga tidak langsung percaya pada kabar yang beredar di media sosial tanpa verifikasi dari pihak resmi.
Selain membantah isu, Dukcapil juga mengajak masyarakat untuk lebih waspada dalam menjaga data pribadi.
Edukasi tentang keamanan digital terus dilakukan agar warga tidak mudah menjadi korban penipuan atau penyalahgunaan data oleh pihak tidak bertanggung jawab.