sosmed-whatsapp-green Follow WhatsApp Channel Haijakarta.id
Follow

HAIJAKARTA.ID- Badan Gizi Nasional (BGN) mengambil langkah tegas dalam membenahi pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Kepala BGN, Sudaryono, mengumumkan pemberhentian ratusan pegawai non-Aparatur Sipil Negara (non-ASN) sekaligus menghentikan operasional ratusan dapur MBG yang dinilai tidak memenuhi standar pelayanan dan keamanan pangan.

Keputusan tersebut disampaikan dalam konferensi pers di Kantor BGN, Jakarta, Senin (27/7/2026).

Langkah ini disebut sebagai bagian dari upaya reformasi internal agar pelaksanaan program MBG berjalan lebih profesional, transparan, dan mengutamakan keselamatan masyarakat.

261 Pegawai Non-ASN Diberhentikan

Sudaryono mengungkapkan bahwa hingga 27 Juli 2026, BGN telah memberhentikan 261 pegawai non-ASN, yang terdiri atas 224 pegawai non-ASN dan 37 tenaga ahli.

Selain itu, BGN juga tengah memproses sanksi terhadap sejumlah pegawai ASN maupun PPPK yang diduga melakukan pelanggaran disiplin maupun penyimpangan dalam pelaksanaan tugas.

Kebijakan tersebut merupakan bagian dari evaluasi menyeluruh terhadap tata kelola internal lembaga.

833 Dapur MBG Disuspend Permanen

Tak hanya melakukan pembenahan sumber daya manusia, BGN juga menghentikan operasional 833 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur MBG yang terbukti tidak memenuhi standar operasional.

Menurut Sudaryono, dapur-dapur tersebut dikenai sanksi karena ditemukan berbagai pelanggaran, mulai dari persoalan kebersihan (higienitas), sanitasi, kualitas makanan, hingga fasilitas Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) yang tidak sesuai ketentuan.

Sebelumnya, pengelola telah diberikan kesempatan untuk melakukan perbaikan, namun tidak memenuhi tenggat waktu yang ditetapkan.

Ia menegaskan bahwa sanksi suspend kali ini bersifat permanen. Berbeda dengan mekanisme sebelumnya, dapur yang kini disuspend tidak lagi menerima pembayaran dari pemerintah karena dinilai melakukan pelanggaran serius terhadap standar yang telah ditetapkan.

Tersebar di Berbagai Wilayah Indonesia

BGN merinci, dari total 833 dapur yang dihentikan operasionalnya:

  • 98 dapur berada di wilayah Sumatera.
  • 311 dapur berada di Jawa dan Madura.
  • 424 dapur berada di wilayah Kalimantan, Sulawesi, Bali, Nusa Tenggara, Maluku, hingga Papua.

Komitmen Tingkatkan Kualitas Program MBG

Sudaryono menegaskan bahwa kebijakan ini bukan untuk menghentikan Program Makan Bergizi Gratis, melainkan memastikan seluruh pelaksana mematuhi standar keamanan pangan, kebersihan, serta kualitas pelayanan.

Beberapa hari sebelumnya, ia juga mengajak pemerintah daerah, dinas terkait, media, dan masyarakat untuk ikut mengawasi sekitar 27 ribu dapur MBG di seluruh Indonesia.

Menurutnya, pengawasan publik menjadi bagian penting agar program nasional tersebut berjalan sesuai standar dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.

Evaluasi Dilakukan Secara Berkelanjutan

BGN menyatakan evaluasi terhadap dapur MBG maupun pegawai akan terus dilakukan secara berkala.

Dapur yang tidak memenuhi standar akan dikenai tindakan tegas, sementara pengelola yang mampu memenuhi seluruh persyaratan tetap dapat melanjutkan operasional sesuai ketentuan yang berlaku.

Langkah pembenahan ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis, memperkuat akuntabilitas lembaga, serta menjaga kepercayaan publik terhadap salah satu program prioritas pemerintah.