Dari Transportasi hingga Penegakan Hukum, Warga Jakarta Ingin Pemimpin Baru Fokus Jelang Pilkada
HAIJAKARTA.ID – Menjelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Jakarta, warga Jakarta ingin pemimpin baru fokus pada perbaikan pada keseluruhan bagian di wilayah DKI.
Berbagai isu mendesak muncul, mulai dari transportasi hingga pemberantasan pungutan liar (pungli), menunjukkan bahwa warga Jakarta menginginkan perubahan yang nyata dan berdampak positif.
Solusi untuk Kemacetan dan Keterbatasan Armada
Syarif (39), warga Palmerah, Jakarta Barat, menyoroti masalah transportasi sebagai sektor yang membutuhkan perhatian khusus dari pemimpin Jakarta yang akan datang.
“Macet di Jakarta parah sekali, jadi saya harap pemimpin yang baru benar-benar memperhatikan transportasi di Jakarta,” ujar Syarif, Minggu (11/8/2024).
Ia menuturkan jumlah armada yang tersedia dengan banyaknya ragam transportasi tidak imbang.
Syarif mencontohkan pengalaman istrinya yang setiap hari harus berdesak-desakan di kereta Commuter Line (KRL) di Stasiun Manggarai, baik saat berangkat maupun pulang kerja.
Selain itu, Syarif juga berharap agar pemimpin baru Jakarta dapat menindak tegas pengguna jalan yang tidak taat aturan lalu lintas.
Dia menyebut perilaku pengemudi yang melanggar aturan, seperti menerobos lampu merah dan masuk jalur busway, sebagai salah satu penyebab utama kemacetan di Jakarta.
Perhatian Merata untuk Semua Wilayah
Fajar (51), warga Mampang Prapatan, Jakarta Selatan, menekankan pentingnya perhatian yang merata dari pemimpin Jakarta terhadap seluruh wilayah, terutama kawasan yang kurang diperhatikan seperti Jakarta Timur dan Jakarta Utara.
“Belum seluruh Jakarta yang kepegang. Kalau utara kan kebantu ada PIK sekarang jadi bagus,” ungkap Fajar.
Pemberantasan Pungutan Liar
Silvi (54), warga Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, mengangkat isu pungutan liar yang masih marak di berbagai tingkat pemerintahan, dari RT hingga level di atasnya.
“Perlu adanya ketegasan pungli. Sekarang pungli tidak pandang bulu. Dari bawah (tignkat RT) sampai ke atasnya lagi,” ujar Silvi di Jakarta Pusat.
Silvi mengingat masa kepemimpinan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) sebagai contoh ketika pungli berhasil ditekan.
“Dulu zaman Ahok yang nggak begitu lama (tak sampai 5 tahun) lancar dan baik saja administrasi. Tapi sekarang balik lg,” katanya.
Ia berharap pemimpin Jakarta yang akan datang memiliki keinginan kuat untuk menghapuskan praktik pungli dan memperbaiki administrasi di berbagai tingkatan pemerintahan.
