Follow WhatsApp Channel Haijakarta.id
Follow

HAIJAKARTA.ID – Seluruh Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di Jakarta harus memberikan kesempatan kerja bagi penyandang disabilitas, kata Hardiyanto Kenneth, anggota Fraksi PDI Perjuangan di DPRD DKI Jakarta.

Dorongan ini muncul setelah PT Transjakarta merekrut Zidan (20), seorang penyandang disabilitas, sebagai karyawan baru.

“Langkah Transjakarta patut dicontoh BUMD lain di Pemprov DKI Jakarta, termasuk MRT, LRT, dan instansi pemerintah,” kata Kenneth, Senin (10/11/2025) dikutip dari Kompas.

DPRD DKI Ajak BUMD Buka Peluang Kerja bagi Disabilitas

Kenneth menilai, penyandang disabilitas memiliki kemampuan dan semangat kerja yang tinggi. Karena itu, yang mereka butuhkan bukanlah belas kasihan, melainkan kesempatan yang sama untuk berkarya.

Selain itu, ia berterima kasih atas kebijakan Transjakarta, yang menunjukkan komitmen untuk menciptakan lingkungan kerja yang inklusif dan setara serta membuka lapangan pekerjaan.

“Transjakarta tak hanya fokus pelayanan publik, tapi juga punya tanggung jawab sosial menciptakan ruang kerja terbuka bagi semua,” katanya.

Kebijakan ini memenuhi persyaratan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, yang menuntut lembaga pemerintah dan BUMD untuk menyediakan kuota minimal dua persen dari tenaga kerja yang memiliki disabilitas.

“Dengan memberikan kesempatan yang setara, kita sedang membangun peradaban kota yang lebih empatik, adil, dan manusiawi,” kata Kenneth.

Sementara itu, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyatakan bahwa sekitar 150 penyandang disabilitas telah dipekerjakan di Jakarta.

Zidan, yang mengikuti Job Fair Disabilitas di Taman Ismail Marzuki (TIM), kini menjadi desainer grafis di Divisi SDM Transjakarta.

“Dan sekarang ini, dari job fair yang diadakan, sudah ada 150 orang yang bisa direkrut menjadi pekerja di Jakarta, termasuk Zidan,” ucap Pramono.

Setelah bertemu langsung dengan Zidan saat pembukaan job fair, Pramono langsung merekrutnya dan menyerahkan berkas lamaran itu kepada Syaripudin, Kepala Dinas Ketenagakerjaan DKI Jakarta.

Langkah ini menunjukkan komitmen Pemprov DKI Jakarta untuk memberikan kesempatan kerja yang sama kepada semua calon pekerja.

“Kami membuka ruang yang cukup lebar, agar tidak ada perbedaan atau diskriminasi, terutama bukan hanya oleh balai kota, tapi juga perusahaan swasta dan kami akan memulai itu,” ujar Pramono.

Selain itu, Pramono mendorong agar program perekrutan pramudi wanita di Transjakarta terus ditingkatkan hingga mencapai target 10%.

Dia percaya ini akan memiliki efek positif pada pengembangan transportasi publik di Jakarta dalam jangka panjang.