DPRD Jabar WFH 50 Persen Mulai November 2025, Ini Faktanya!
HAIJAKARTA.ID – Sekretariat DPRD Jabar WFH 50 Persen mulai November 2025 sebagai bagian dari uji coba efisiensi anggaran yang akan diterapkan penuh tahun depan.
Kebijakan ini menandai perubahan sistem kerja bagi sebagian besar pegawai yang bertugas di lingkungan Sekretariat DPRD Jawa Barat.
DPRD Jabar WFH 50 Persen Mulai November 2025
Sekretaris DPRD Jabar, Dodi Sukmayana, menjelaskan bahwa sistem DPRD Jabar WFH 50 Persen akan diterapkan secara bergilir dan menyasar 133 pegawai.
Ia mengatakan, pengurangan jumlah pegawai yang hadir di kantor diharapkan bisa menekan biaya penggunaan listrik, air, dan internet.
“Pada bulan November, kami akan melakukan uji coba dengan mengurangi separuh pegawai yang hadir langsung. Tujuannya agar ada efisiensi sumber daya operasional,” ungkap Dodi saat ditemui, dikutip Kamis (23/10/2025).
Selain menerapkan kebijakan DPRD Jabar WFH 50 Persen, sekretariat juga akan membatasi jumlah personel pendukung dalam kegiatan fasilitasi anggota dewan.
Rasio pendampingan ditetapkan menjadi 5:1, artinya satu staf mendampingi lima anggota dewan sekaligus.
“Dengan rasio lima anggota difasilitasi satu orang, biaya perjalanan dinas diharapkan dapat lebih efisien,” jelas Dodi.
Ia menegaskan, meski ada perubahan pola kerja, hak-hak pegawai tetap terjamin.
“Pegawai yang menjalani WFH tetap menerima gaji penuh, tidak ada pemotongan pendapatan,” ujarnya menegaskan.
Langkah efisiensi DPRD Jabar tidak hanya melalui penerapan DPRD Jabar WFH 50 Persen, tetapi juga mencakup penghematan energi dan sumber daya lain.
Beberapa upaya yang akan dijalankan antara lain:
1) Memaksimalkan panel surya untuk kebutuhan listrik harian.
2) Menghentikan penggunaan internet berbayar dan beralih ke jaringan yang disediakan Kominfo.
3) Menggunakan air tanah untuk mengurangi biaya air bersih.
4) Dodi menegaskan bahwa seluruh upaya ini bertujuan menjaga kinerja lembaga tetap optimal tanpa mengorbankan kualitas pelayanan.
“Efisiensi bukan alasan untuk menurunkan kualitas kerja. Justru ini menjadi tantangan agar kita lebih kreatif, hemat, dan produktif,” ucap Dodi.
Uji coba kebijakan DPRD Jabar WFH 50 Persen akan berlangsung hingga akhir 2025 dan akan dievaluasi sebelum diberlakukan penuh mulai tahun anggaran 2026.
