Follow WhatsApp Channel Haijakarta.id
Follow

HAIJAKARTA.ID – Pelatihan kompetensi transportasi perkotaan diselenggarakan khusus bagi aparatur kota oleh Fakultas Teknik Universitas Indonesia (FTUI).

Pelatihan ini digagas oleh FTUI yang telah bekerja sama dengan Supply Chain Indonesia.

Kegiatan ini bertujuan untuk memperkuat kemampuan dan kesadaran aparatur kota dalam mengelola sistem transportasi barang di kota-kota besar di Indonesia.

“Manfaat pelatihan kompetensi Transportasi Perkotaan ini diadakan pastinya untuk peningkatan dalam segi kompetensi SDM bidang transportasi dan logistik perkotaan. Hal ini dapat menunjang efisiensi dan efektivitas distribusi barang di kota-kota besar yang ada di Indonesia,” kata Pelaksana Harian (Plh) Dekan FTUI, Mahmud Sudibandriyo dalam keterangannya saat ditemui di lokasi, Rabu (14/8).

Membangun Kesadaran Aparatur Kota

Mahmud Sudibandriyo juga menyoroti bahwa pengetahuan dan kesadaran aparatur kota di Indonesia saat ini masih belum memadai untuk mengelola transportasi barang, yang menjadi bagian penting dari rantai pasok di perkotaan.

Untuk itu, pelatihan ini diadakan guna mengembangkan kemampuan dan kesadaran aparatur kota dalam menjaga standar kualitas hidup serta keberlanjutan kota.

Pelatihan Pelatihan Kompetensi Transportasi Perkotaan

Dengan memperkuat kemampuan aparatur pengelola transportasi, Mahmud berharap upaya ini akan berkontribusi langsung pada penciptaan sistem logistik yang lebih andal dan berdaya saing.

Pada akhirnya, hal ini akan memberikan manfaat besar bagi perkembangan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat Indonesia.

Pelatihan ini diselenggarakan sebagai bagian dari program pengabdian masyarakat di kampus UI pada Rabu (14/8), dengan materi meliputi Sistem Logistik Kota dan Sistem Transportasi Kota dari berbagai perspektif.

Peran Sektor Publik

Salah satu narasumber pelatihan, Sutanto, menjelaskan bahwa ekosistem logistik kota melibatkan peran sektor publik dan swasta yang berbeda namun terintegrasi.

Operator swasta seperti operator angkutan (freight carriers) dan pengirim (shipper) fokus pada efisiensi dan pengurangan biaya logistik.

Sementara itu, sektor publik berperan dalam mengatur efisiensi jaringan logistik, perencanaan penggunaan lahan (land-use) untuk mendukung jaringan logistik, dan mengurangi kendala eksternal yang mempengaruhi aspek sosial dan lingkungan.