sosmed-whatsapp-green Follow WhatsApp Channel Haijakarta.id
Follow

HAIJAKARTA.ID – Kepala Suku Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah (PPKUKM) Jakarta Selatan, Parulian Tampubolon, mengungkapkan bahwa Lokasi Binaan (Lokbin) Pasar Minggu mengalami penurunan jumlah pembeli.

Hal ini dapat terjadi lantaran area tersebut kedekatan langsung dengan tempat pembuangan sampah (TPS).

“Salah satu penyebab sepinya Lokbin adalah banyaknya sampah di depan Lokbin yang membuat pembeli sepi,” ungkapnya memberikan konfirmasi, Senin (6/5/2024).

Untuk mengatasi masalah ini, Suku Dinas PPKUKM Jakarta Selatan akan berkoordinasi dengan berbagai pihak untuk mencari solusi terbaik.

Baca Juga:DLH DKI Jakarta Terapkan Teknologi Ramah Lingkungan di RDF Plant Rorotan, Jakut

Menurut Parulian Tampubolon, TPS di sekitar Lokbin Pasar Minggu kemungkinan besar akan dievaluasi kembali keberadaannya dan akan diatur dengan lebih baik.

“Kami akan kaji terkait lokasi TPS, mungkin akan dirombak atau ditata ulang,” katanya.

Parulian menyatakan bahwa TPS yang berada tepat di depan Lokbin Pasar Minggu menghasilkan puluhan ton sampah setiap hari.

Menurutnya, sampah-sampah tersebut seharusnya diolah dengan konsep reuse, reduce, dan recycle (3R).

Baca Juga:Lonjakan Pengunjung di Taman Margasatwa Ragunan Selama Libur Idul Adha 1445 H

“Volume sampah di sana banyak, lebih dari 30 ton per hari, diharapkan di sana “Volume sampah di sana banyak, lebih dari 30 ton per hari, diharapkan di sana perlu disediakan tempat pengelolaan sampah (3R),” tambahnya.

Sebelumnya, Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta, August Hamonangan, juga telah menyoroti masalah ini.

August menyatakan perlunya penataan kembali Lokbin Pasar Minggu karena kedekatannya dengan TPS, yang menyebabkan pembeli enggan berkunjung.

“Itu memang butuh perhatian karena masalah persampahan di situ sangat meresahkan,” katanya pada Senin (29/4/2024).

Beberapa pedagang juga dilaporkan mengeluhkan keberadaan TPS di sekitar Lokbin. Oleh karena itu, August berharap agar Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dapat bertindak cepat untuk mengatasi masalah ini. “Mungkin Ibu Kepala Dinas (PPKUKM) bisa turun langsung ke pasar,” tambahnya.