Jawa Barat Ada Usulan Pemekaran Menjadi 5 Provinsi, DPRD Jabar : Wacana Masih Digodok
Follow WhatsApp Channel Haijakarta.id
HAIJAKARTA.ID – Wacana pemekaran wilayah Jawa Barat menjadi sorotan publik.
Isu Jawa Barat ada usulan pemekaran ini muncul usai sejumlah anggota DPRD Jawa Barat menyampaikan adanya usulan pembentukan lima provinsi baru dari wilayah provinsi tersebut.
Hal ini menimbulkan berbagai tanggapan dari publik dan pemerhati kebijakan regional.
Ketua Komisi I DPRD Jabar, Rahmat Hidayat Djati, mengonfirmasi kabar tersebut. Menurutnya, pembahasan resmi akan segera dimulai pekan depan.
“Saat ini masih dikaji oleh para tokoh dan pakar. Mulai hari Senin mendatang, wacana ini akan masuk ke tahap pembahasan legislatif,” jelas Rahmat, Sabtu (21/6/2025).
Ini Rencana Lima Provinsi Baru dari Pemekaran Jawa Barat
Dalam wacana yang sedang disusun, Jawa Barat ada usulan pemekaran menjadi lima provinsi baru dengan wilayah sebagai berikut:
1. Provinsi Sunda Galuh
Meliputi: Kab. Tasikmalaya, Kota Tasikmalaya, Kab. Garut, Kab. Ciamis, Kota Banjar, Kab. Pangandaran.
2. Provinsi Sunda Priangan / Bandung Raya
Meliputi: Kota Bandung, Kab. Bandung, Kab. Bandung Barat, Kab. Sumedang, Kota Cimahi.
3. Provinsi Sunda Pakuan / Pakuan Raya
Meliputi: Kab. Bogor, Kota Bogor, Kota Depok, Kab. Sukabumi, Kota Sukabumi, Kab. Cianjur.
4. Provinsi Sunda Taruma / Pantura
Meliputi: Kab. Purwakarta, Kab. Subang, Kab. Karawang, Kab. Bekasi, Kota Bekasi.
5. Provinsi Sunda Caruban / Cirebon Raya
Meliputi: Kab. Kuningan, Kab. Cirebon, Kota Cirebon, Kab. Indramayu, Kab. Majalengka.
Asal Usul Usulan Pemekaran Wilayah Jawa Barat
Menurut Rahmat, usulan ini tidak datang dari kalangan legislatif saja, namun juga dari berbagai tokoh masyarakat dan aktivis pembangunan yang menginginkan perubahan sistemik dalam struktur pemerintahan daerah.
“Usulannya datang dari para tokoh masyarakat dan aktivis penggerak perubahan. Ini bukan keputusan instan, tetapi hasil dari diskusi panjang mengenai pemerataan pembangunan,” ujar Rahmat.
Apa Dampaknya Jika Jawa Barat Dipecah Jadi 5 Provinsi?
Wacana ini menimbulkan diskusi hangat mengenai efisiensi pemerintahan, pemerataan pembangunan, dan identitas kedaerahan.
Sebagian menilai pemekaran bisa mempercepat layanan publik dan distribusi anggaran, sementara yang lain mengkhawatirkan potensi konflik administratif dan beban fiskal.
