Kemenag Jakarta Barat Kebut Zona Integritas, Tegaskan Target Harus Berdampak bagi Masyarakat
HAIJAKARTA.ID – Kemenag Jakarta Barat kebut zona integritas dengan mempercepat pelaksanaan reformasi birokrasi setelah Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Jakarta Barat bersama Tim Zona Integritas (ZI) mengikuti Rapat Koordinasi Penilaian Mandiri Pembangunan Zona Integritas (PMPZI) Tahun 2025 secara daring di ruang audiensi lantai dua, Kamis (04/12/2025).
Agenda nasional tersebut turut diikuti Kepala Kanwil Kemenag, Kepala Kankemenag Kabupaten/Kota, serta Kepala Madrasah Negeri se-Indonesia sebagai bagian dari percepatan pembangunan Zona Integritas yang terus diperkuat Kemenag di seluruh wilayah.
Sekretaris Jenderal Kementerian Agama RI, Kamaruddin Amin, menegaskan bahwa capaian reformasi birokrasi selama beberapa tahun terakhir menunjukkan peningkatan kualitas tata kelola internal.
“Peningkatan capaian reformasi birokrasi patut kita syukuri. Ini menunjukkan bahwa birokrasi kita semakin bersih dan memiliki kinerja yang membaik. Namun target kita harus lebih tinggi dan harus berdampak langsung bagi masyarakat,” ujarnya.
Ia menambahkan bahwa prestasi angka tidak cukup jika tidak diterjemahkan ke langkah teknis yang terukur sesuai tagline Kemenag Berdampak.
Dalam rakor tersebut, Kepala Biro Ortala Sekjen Kemenag, Nur Arifin, memaparkan bahwa percepatan pembangunan Zona Integritas Kemenag akan diarahkan melalui transformasi digital.
Menurutnya, digitalisasi menjadi pilar penting dalam mewujudkan layanan publik yang cepat, mudah diakses, dan lebih adaptif. Langkah ini disebut sebagai penguatan utama untuk membawa Kemenag menuju tata kelola pemerintahan modern.
Usai kegiatan, Kepala Kantor Kemenag Kota Jakarta Barat, Saiful Amri, menyatakan dukungan penuh terhadap instruksi pusat serta menegaskan komitmen percepatan pembangunan Zona Integritas Kemenag Jakarta Barat.
“Mulai sekarang harus dipersiapkan. Ambil langkah strategis, lakukan rapat koordinasi dengan Tim Zona Integritas secara berkala,” kata Saiful.
Ia menekankan bahwa monitoring dan evaluasi akan dilaksanakan berkesinambungan guna memastikan setiap tahap memberikan dampak nyata bagi masyarakat dan mendukung pencapaian predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK).
Melalui penguatan tata kelola, transformasi digital, serta komitmen reformasi berkelanjutan, Kemenag Jakarta Barat menegaskan keseriusannya mengebut pembangunan zona integritas untuk menghadirkan pelayanan publik yang transparan, bersih, dan terpercaya.
Upaya ini diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap layanan keagamaan di wilayah Jakarta Barat dan sekitarnya.
