Kepala BIN Ajak Jaga Persatuan di Tengah Ancaman Aksi Reformasi Jilid II dari BEM SI
Follow WhatsApp Channel Haijakarta.id
HAIJAKARTA.ID- Kepala Badan Intelijen Negara (BIN), Herindra, menanggapi wacana aksi besar-besaran bertajuk “Reformasi Jilid II” yang disuarakan Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) sebagai bentuk tekanan kepada pemerintah untuk segera memperbaiki kondisi ekonomi nasional.
Saat ditemui di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (11/6/2026), Herindra mengajak seluruh elemen masyarakat untuk tetap menjaga persatuan dan stabilitas nasional di tengah berbagai dinamika yang berkembang.
Menurutnya, situasi yang kondusif menjadi modal penting bagi bangsa dalam menghadapi tantangan ekonomi maupun sosial yang sedang berlangsung.
“Yang terpenting adalah bagaimana kita semua menjaga persatuan dan kesatuan. Jangan sampai terjadi hal-hal yang justru merugikan kepentingan bersama,” ujar Herindra.
Pernyataan tersebut muncul setelah BEM SI memberikan ultimatum kepada pemerintah untuk mengambil langkah nyata memperbaiki kondisi ekonomi, terutama terkait pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat.
BEM SI Beri Tenggat 18 Hari
Sebelumnya, aliansi mahasiswa yang tergabung dalam BEM SI menyampaikan tuntutan agar pemerintah segera menstabilkan kondisi ekonomi nasional.
Mereka memberikan tenggat waktu selama 18 hari sebagai simbol dari kurs rupiah yang sempat menyentuh level Rp18.000 per dolar AS.
Ketua BEM Universitas Sebelas Maret (UNS), Kailani Rizqi Pratama, mengatakan batas waktu tersebut dimaksudkan sebagai bentuk desakan agar pemerintah menunjukkan langkah konkret dalam mengatasi persoalan ekonomi yang dirasakan masyarakat.
Dalam aksi bertajuk “Rupiah Sekarat, Rakyat Melarat” yang digelar di depan Kantor Perwakilan Bank Indonesia Jawa Tengah pada 5 Juni 2026, mahasiswa menilai pelemahan rupiah menjadi indikator kondisi ekonomi yang perlu segera mendapat perhatian serius.
Mahasiswa bahkan menyatakan akan mempertimbangkan aksi lanjutan yang lebih besar apabila tuntutan tersebut tidak direspons secara memadai oleh pemerintah.
Ancam Gelar Reformasi Jilid II
BEM SI menegaskan bahwa apabila dalam tenggat waktu yang diberikan tidak terdapat perbaikan signifikan terhadap kondisi ekonomi, mereka akan menggelar gerakan yang disebut sebagai “Reformasi Jilid II”.
Selain itu, mahasiswa juga mengancam melakukan aksi simbolik berupa penyegelan sejumlah instansi pemerintah, termasuk Kementerian Keuangan, sebagai bentuk protes terhadap kebijakan ekonomi yang dinilai belum berpihak kepada rakyat.
Seruan tersebut memicu perhatian publik karena mengingatkan pada gerakan reformasi yang pernah menjadi titik penting perubahan politik Indonesia pada 1998.
Pemerintah dan Aparat Minta Aksi Tetap Kondusif
Menanggapi ultimatum tersebut, sejumlah pejabat pemerintah telah memberikan respons.
Pihak Istana menyatakan pemerintah terus berupaya menjaga stabilitas ekonomi nasional dan membuka ruang dialog dengan berbagai kelompok masyarakat, termasuk kalangan mahasiswa.
Sementara itu, Kapolri juga mengimbau agar setiap penyampaian aspirasi dilakukan secara tertib, damai, dan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
Di tengah meningkatnya suhu politik dan ekonomi, pemerintah menegaskan komitmennya menjaga pertumbuhan ekonomi, stabilitas nilai tukar rupiah, serta daya beli masyarakat.
Di sisi lain, kelompok mahasiswa berharap tuntutan mereka dapat menjadi perhatian serius agar kondisi ekonomi nasional segera membaik.
Aksi-aksi mahasiswa terkait isu ekonomi diperkirakan masih akan berlanjut dalam beberapa pekan ke depan seiring berakhirnya tenggat waktu yang telah ditetapkan oleh BEM SI.
