KJP Plus Tak Perlu Ditambah Syarat Baru, DPRD DKI Bocorkan Alasannya
Follow WhatsApp Channel Haijakarta.id
HAIJAKARTA. ID – Usulan penerapan syarat nilai minimal 70 bagi penerima Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus menuai kontroversi.
Kebijakan ini dinilai berpotensi mengaburkan tujuan awal dari program yang seharusnya berfokus pada siswa dari keluarga kurang mampu.
KJP Plus Tak Perlu Ditambah Syarat Baru
Sekretaris Komisi E DPRD DKI Jakarta, Justin Adrian, menegaskan bahwa sejak awal, KJP Plus diperuntukkan bagi siswa yang mengalami keterbatasan ekonomi, bukan berdasarkan prestasi akademik.
“Sasaran utama KJP Plus adalah anak didik dari keluarga tidak mampu secara ekonomi, bukan diukur dari nilai akademik mereka,” ujar Justin Adrian beberapa waktu lalu.
Wakil rakyat dari Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) itu juga mengingatkan bahwa setiap anak memiliki potensi dan keunggulan di bidang masing-masing, termasuk dalam kehidupan bermasyarakat.
Menerapkan nilai minimal sebagai syarat justru dapat menyebabkan anak-anak dari keluarga kurang mampu dengan prestasi akademik rendah terancam putus sekolah akibat pencabutan KJP Plus.
“Kecerdasan, potensi, minat, dan bakat anak-anak berbeda-beda. Jangan sampai mereka kehilangan kesempatan sekolah hanya karena KJP Plus-nya dicabut,” tegasnya.
Berdasarkan data Sistem Pendataan Nilai Raport (Sidanira) DKI Jakarta 2024, sebanyak 3.507 penerima KJP Plus diketahui memiliki nilai rapor di bawah 70.
Jika kebijakan ini diberlakukan, ribuan anak berisiko kehilangan akses pendidikan.
“Kalau ini diterapkan, bagaimana dampaknya dalam jangka panjang? Jangan sampai di tahun 2045, ketika bonus demografi terjadi, anak-anak ini justru berebut pekerjaan informal karena tidak bisa menyelesaikan pendidikan mereka,” ujar Justin.
Alasan Anggota DPRD DKI Sebut KJP Plus Tak Perlu Ditambah Syarat Baru
Sementara itu, Anggota Komisi E DPRD DKI Jakarta, Jhonny Simanjuntak, turut menyampaikan kritiknya. Menurutnya, mensyaratkan nilai akademik minimal 70 bagi penerima KJP Plus kurang tepat.
“Semangat dari program ini adalah membantu siswa yang secara ekonomi membutuhkan, bukan soal prestasi akademik seperti beasiswa,” tegasnya.
Jhonny menambahkan bahwa prestasi akademik seorang siswa tidak hanya bergantung pada dirinya sendiri.
Ada banyak faktor eksternal yang turut mempengaruhi, seperti kualitas pengajaran guru, lingkungan sekitar, hingga kondisi keluarga.
“Jangan sampai kebijakan ini justru menyalahkan anak atau orang tua. Seolah-olah, jika nilai akademik rendah, itu murni kesalahan mereka. Padahal, faktor seperti kualitas pendidikan dan lingkungan juga berperan,” pungkasnya.
