Komisi X DPR RI Geram Bakal Selidiki Penyebab Lonjakan Biaya Pendidikan yang Terus Meroket di Indonesia
HAIJAKARTA.ID – Dalam rapatnya Panitia Kerja (Panja) Pembiayaan Pendidikan Komisi X DPR RI geram bakal selidiki penyebab lonjakan biaya pendidikan yang terus meroket di Indonesia.
Meski anggaran sudah naik, besaran tersebut tidak selaras dengan biaya pendidikan terkini.
Pemerintah telah mengalokasikan 20 persen dari APBN untuk anggaran pendidikan tahun 2024 sebesar Rp 665,02 triliun. Angka ini naik sebesar 7 persen dibandingkan dengan tahun 2023.
Kendati demikian, kenaikan anggaran ini belum mampu menutupi beban biaya pendidikan yang terus meningkat.
Diketahui, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) hanya mengelola anggaran pendidikan sebesar Rp 98,9 triliun, setara 15 persen dari total anggaran pendidikan.
Sedangkan, sebagian besar anggaran pendidikan dialokasikan untuk kebutuhan transfer ke daerah (TKD) sebesar Rp 346,5 triliun, setara 52 persen dari total anggaran pendidikan.
Upaya Selidiki Peningkatan Biaya Pendidikan
Wakil Ketua Komisi X DPR Dede Yusuf Macan Effendi berharap bisa mendapatkan wawasan untuk menilai seberapa efektif anggaran pendidikan yang disalurkan untuk menutupi biaya pendidikan di seluruh tingkat pendidikan.
Ia mendorong agar organisasi masyarakat turut serta memberikan masukan dan aspirasi.
“Kami dari Panja Pembiayaan Pendidikan ingin memahami faktor-faktor yang membuat biaya pendidikan cukup tinggi. Untuk menghasilkan rekomendasi yang solutif, kami perlu mengetahui secara rinci seberapa besar biaya pendidikan di berbagai tingkat serta menentukan bagian dari anggaran pendidikan yang harus diprioritaskan,” kata Dede pada hari Jumat (7/6/2024).
Efektivitas Alokasi Anggaran
Dede Yusuf mempertanyakan seberapa efektif Alokasi Transfer ke Daerah (TKD) berkontribusi dalam mengurangi beban biaya pendidikan di Indonesia.
Ia berharap masukan dan aspirasi dari organisasi masyarakat bisa membantu Komisi X DPR RI untuk mengupas akar masalah dari pembiayaan pendidikan di Indonesia.
“Minimal kan nanti kami perlu mengetahui di mana letak beban biaya terbesar dalam bidang pendidikan. Dengan pemahaman ini, barulah diperoleh pemetaan tentang area mana yang nantinya akan menjadi fokus peran negara dalam menyelesaikan masalah biaya pendidikan, serta di mana peran masyarakat dapat berkontribusi dalam membantu mengatasi masalah tersebut,” pungkasnya.
