Lirboyo Siap Jadi Tuan Rumah Pertemuan Ulama NU, Polemik PBNU Mencapai Babak Baru
Follow WhatsApp Channel Haijakarta.id
HAIJAKARTA.ID – Pondok Pesantren Lirboyo di Kota Kediri menyatakan siap menjadi tuan rumah pertemuan para ulama Nahdlatul Ulama (NU) untuk membahas polemik yang tengah memanas di internal PBNU.
Kesiapan itu disampaikan salah satu pengasuh Lirboyo, KH Athoillah Anwar, melalui Juru Bicara Pesantren Lirboyo, KH Oing Abdul Muid atau yang akrab disapa Gus Muid.
Ia menegaskan bahwa rencana pertemuan tersebut telah mendapatkan restu dari dua Pengasuh Utama Pesantren Lirboyo, yakni KH Anwar Manshur dan KH Kafabihi Mahrus.
“Inisiatif pertemuan ini telah sepengetahuan dan mendapat restu dari KH Anwar Manshur serta KH Kafabihi Mahrus,” ujar Gus Muid, Senin (24/11), dikutip dari CNN.
Menurutnya, Lirboyo bersedia menggelar forum itu selama kedua pihak yang berkepentingan dapat hadir.
Lirboyo Siap Jadi Tuan Rumah Pertemuan Ulama NU
Selain itu, mereka juga membuka ruang untuk menghadirkan para kiai sepuh agar dialog berjalan adem, penuh kebijaksanaan, dan tetap mengutamakan kepentingan NU.
“Sedoyo prihatin dengan kondisi NU sak meniko [semua prihatin dengan kondisi NU yang sedemikian],” ucapnya.
Ia berharap pertemuan tersebut bisa menjadi momen untuk mempererat kembali tali persaudaraan, mengembalikan suasana yang teduh, dan meneguhkan komitmen bersama dalam menjaga martabat Nahdlatul Ulama.
Sebelumnya, beredar risalah rapat harian Syuriah PBNU yang memutuskan bahwa Yahya Cholil Staquf harus mundur dari jabatan Ketua Umum PBNU dalam waktu tiga hari sejak risalah diterima.
Jika tidak mengundurkan diri, Syuriah menyatakan akan memberhentikannya.
Risalah itu ditandatangani oleh Rais Aam PBNU, KH Miftachul Akhyar, dan diputuskan dalam rapat yang dihadiri 37 Pengurus Harian Syuriah di Hotel Aston City Jakarta pada 20 November 2025.
“Musyawarah antara Rais Aam dan dua Wakil Rais Aam memutuskan: KH Yahya Cholil Staquf harus mengundurkan diri dari jabatan Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama dalam waktu 3 (tiga) hari terhitung sejak diterimanya keputusan Rapat Harian Syuriyah PBNU,” tulis poin keputusan dalam risalah tersebut.
“Jika dalam waktu 3 (tiga) hari tidak mengundurkan diri, Rapat Harian Syuriyah PBNU memutuskan memberhentikan KH Yahya Cholil Staquf sebagai Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama,” lanjutnya.
Dalam keputusan tersebut tertulis bahwa Rais Aam dan dua Wakil Rais Aam menyepakati Yahya Cholil Staquf harus mundur dalam tiga hari.
Jika tidak, maka pemberhentian akan dilakukan oleh Syuriah.
Desakan itu muncul karena adanya undangan kepada narasumber jaringan zionisme internasional dalam program Akademi Kepemimpinan Nasional Nahdlatul Ulama (AKN NU), yang dinilai bertentangan dengan nilai-nilai Ahlussunnah wal Jamaah An Nahdliyah serta tidak sejalan dengan Muqaddimah Qanun Asasi Nahdlatul Ulama.
Terbaru, dalam acara Silaturahim Alim Ulama yang digelar Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), para kiai sepakat bahwa kepengurusan PBNU harus berjalan sampai akhir masa jabatan satu periode, tanpa adanya pemakzulan Ketua Umum.
Katib Aam PBNU, Ahmad Said Asrori, menyampaikan bahwa ada tiga poin penting yang disepakati dalam pertemuan yang berlangsung pada Minggu (23/11) malam tersebut.
Pertama, para kiai sepakat untuk mengadakan silaturahim yang lebih besar yang melibatkan lebih banyak alim ulama.
“Semua kiai, semua mengusulkan agar ada silaturohim yang lebih besar di antara para alim, para kiai. Jadi bagaimana ini kita sudah menjadi konsumsi publik ada masalah,” ujar Said di Kantor PBNU.
Kedua, para kiai yang hadir menyetujui bahwa kepengurusan PBNU harus dituntaskan selama satu periode penuh hingga muktamar tahun depan.
“Sepakat kepengurusan PBNU harus selesai sampai satu periode yang muktamarnya kurang lebih satu tahun lagi. Semuanya, tidak ada pemakzulan, tidak ada pengunduran diri, semua sepakat begitu,” lanjutnya.
Ketiga, para kiai sepakat bahwa semua pihak harus menahan diri dan melakukan tafakur demi kebaikan bersama.
“Jadi sekali lagi, tidak ada pengunduran dan tidak ada pemaksaan pengunduran diri. Tidak ada. Ini sekali lagi saya tegaskan, tidak ada. Semua harus, semuanya pengurusan harian PBNU mulai Rais Aam sampai jajaran, Ketua Umum dan jajaran sempurna sampai Muktamar yang akan datang,” tegas Said.
