Mudik Lebaran 2026: Pemerintah Kucurkan Rp911,16 Miliar untuk Diskon Tiket Kereta, Pesawat, dan Kapal
Follow WhatsApp Channel Haijakarta.id
HAIJAKARTA.ID- Mudik lebaran 2026, Pemerintah pusat menyiapkan langkah strategis untuk memastikan kelancaran arus mudik dengan mengucurkan stimulus ekonomi senilai Rp911,16 miliar.
Anggaran tersebut difokuskan untuk pemberian diskon tarif transportasi mudik di berbagai moda, mulai dari kereta api, pesawat udara, hingga penyeberangan laut.
Kebijakan ini menjadi bagian dari upaya pemerintah menyambut Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Idulfitri 1447 Hijriah, sekaligus menjaga stabilitas ekonomi nasional di tengah meningkatnya mobilitas masyarakat, khususnya di wilayah perkotaan dan daerah aglomerasi seperti Jakarta dan sekitarnya.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan bahwa stimulus transportasi Lebaran telah terbukti efektif dalam mendorong aktivitas ekonomi nasional.
Hal tersebut tercermin dari capaian pertumbuhan ekonomi kuartal IV 2025 yang mencapai 5,39 persen.
“Pengalaman tahun-tahun sebelumnya menunjukkan bahwa insentif transportasi saat Lebaran mampu menggerakkan konsumsi, pariwisata, dan sektor jasa. Oleh karena itu, pemerintah kembali menghadirkan kebijakan serupa dengan skala yang lebih terukur,” ujar Airlangga saat konferensi pers di Stasiun Gambir, Selasa (10/2/2026).
Diskon Transportasi untuk Jutaan Pemudik
Stimulus senilai Rp911,16 miliar ini bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta dukungan non-APBN, yang akan disalurkan melalui operator transportasi nasional selama periode Maret hingga April 2026.
Untuk moda kereta api, pemerintah memberikan diskon tarif sebesar 30 persen bagi masyarakat yang melakukan perjalanan mudik pada 14 hingga 29 Maret 2026.
Program ini ditargetkan dapat menjangkau sekitar 1,2 juta penumpang, khususnya pengguna kereta jarak jauh dari dan menuju Jakarta.
Sementara itu, sektor transportasi udara juga memperoleh insentif berupa diskon tiket kelas ekonomi penerbangan domestik dengan kisaran potongan 17 hingga 18 persen.
Pemerintah memproyeksikan kebijakan ini dapat dimanfaatkan oleh sekitar 3,3 juta calon penumpang, seiring tingginya minat masyarakat melakukan perjalanan udara saat musim Lebaran.
Penyeberangan dan Transportasi Laut Dapat Insentif Besar
Pada sektor penyeberangan laut, pemerintah memberikan stimulus paling signifikan berupa pembebasan biaya jasa kepelabuhanan hingga 100 persen.
Kebijakan ini berlaku pada 12 hingga 31 Maret 2026 dan diperkirakan akan melayani 2,4 juta penumpang serta hampir satu juta unit kendaraan di berbagai lintasan penyeberangan nasional.
Selain itu, penumpang kapal milik PT PELNI juga akan menikmati potongan tarif dasar sebesar 30 persen.
Promo ini berlaku lebih panjang dibanding moda lainnya, yakni mulai 11 Maret hingga 5 April 2026, guna mengakomodasi masyarakat di wilayah kepulauan dan daerah tertinggal.
Skema WFA untuk Tekan Kepadatan Arus Mudik
Guna mengantisipasi kepadatan ekstrem di jalur mudik, pemerintah juga menerapkan kebijakan Work From Anywhere (WFA).
Skema kerja fleksibel ini berlaku selama lima hari, yaitu pada 16, 17, 25, 26, dan 27 Maret 2026, baik bagi aparatur sipil negara maupun pekerja sektor swasta.
Airlangga menegaskan bahwa kebijakan WFA bukanlah tambahan hari libur, melainkan pengaturan pola kerja agar masyarakat dapat mengatur waktu perjalanan lebih fleksibel dan tidak terpusat pada satu periode tertentu.
“Dengan WFA, masyarakat diharapkan bisa mudik lebih awal atau kembali lebih bertahap, sehingga kemacetan dan kepadatan di simpul transportasi dapat ditekan,” jelasnya.
Bantuan Pangan untuk Jaga Daya Beli
Selain sektor transportasi, pemerintah juga memperkuat perlindungan sosial melalui penyaluran bantuan pangan gratis dengan total anggaran Rp11,92 triliun.
Program ini menyasar 35,04 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dari kelompok ekonomi terbawah.
Setiap KPM akan menerima 10 kilogram beras dan 2 liter minyak goreng setiap bulan.
Penyaluran bantuan dijadwalkan mulai bulan Ramadan atau Februari 2026, dengan harapan kebutuhan pokok masyarakat dapat terpenuhi sebelum puncak Lebaran.
Pemerintah menekankan pentingnya koordinasi lintas kementerian, pemerintah daerah, serta BUMN logistik agar distribusi bantuan berjalan lancar dan tepat sasaran.
