Mulai Mei 2025, Penerima Bansos Akan Dievaluasi 5 Tahun Sekali, Resmi Gunakan Data DTSEN
Follow WhatsApp Channel Haijakarta.id
HAIJAKARTA.ID – Saat ini penerima bansos akan dievaluasi 5 tahun sekali mulai mei 2025.
Kebijakan ini tujukan agar penyaluran bansos menjadi lebih tepat sasaran di kalangan masyarakat.
Kementerian Sosial menyatakan bahwa penyaluran bantuan sosial (bansos) pada triwulan ketiga 2025 akan menggunakan basis Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).
Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul menuturkan bahwa data penerima akan diperbarui dan berbeda dari data sebelumnya.
“Dengan DTSEN ini, kita pakai data yang mutakhir. Akan ada perbedaan, seperti orang-orang yang sebelumnya menerima kini tidak lagi, dan ada pula yang baru akan mendapatkan bantuan karena dulu tak terdata,” ujar Gus Ipul dalam keterangan pers di Kantor Kemensos, Salemba, Jakarta Pusat, pada Selasa (8/4/2025).
Penyesuaian Data Didukung Ground Check dan Koordinasi dengan BPS
Lebih lanjut, Gus Ipul menegaskan bahwa proses penyaluran bansos memerlukan pemutakhiran data dengan metode verifikasi lapangan.
Kementerian juga berkoordinasi erat dengan Badan Pusat Statistik (BPS) untuk menjamin keakuratan data penerima.
“Kita sedang pastikan mereka yang benar-benar masuk kategori miskin dan miskin ekstrem. Ini penting agar tidak ada kesalahan sasaran,” paparnya.
Ground check dilakukan untuk menentukan apakah calon penerima masuk dalam kelompok desil 1 dan desil 2—kategori terbawah dalam skala kesejahteraan rumah tangga.
Penerima Bansos Akan Dievaluasi 5 Tahun Sekali Mulai Mei 2025
Mengenai waktu penyaluran bansos, Gus Ipul menyebutkan bahwa proses ini ditargetkan berlangsung pada bulan Mei 2025.
“Begitu data selesai, akan segera disalurkan. Kalau bukan Mei, ya maksimal Juni. Tapi kemungkinan besar sih bisa jalan di bulan Mei,” ungkapnya.
Program bansos juga akan melalui evaluasi berkala.
Penerima akan ditinjau setiap lima tahun sekali untuk memastikan kelayakannya.
Evaluasi ini bertujuan agar bansos tidak menjadi bantuan permanen bagi masyarakat yang sudah bisa mandiri.
“Kita akan evaluasi lima tahun sekali agar tidak ada yang terus menerima selama 15 atau bahkan 20 tahun tanpa alasan jelas. Kecuali untuk lansia dan disabilitas, itu masih masuk akal,” ujarnya.
Fokus Pemberdayaan Ekonomi
Mensos juga menekankan bahwa program bansos tidak boleh menjadi solusi jangka panjang bagi kelompok yang masih produktif.
Pemerintah akan mengarahkan mereka ke program pemberdayaan ekonomi.
“Bagi yang masih bisa bekerja, akan kita salurkan ke pelatihan, bantuan modal usaha, atau pelatihan keterampilan kerja. Jadi kita dorong mereka untuk graduasi dari bansos dan jadi mandiri,” kata Gus Ipul.
