Penataan UMKM Imbas Kasus Pengeroyokan di Kalibata, Pramono: Lahan Milik Pemerintah
HAIJAKARTA.ID – Penataan UMKM imbas kasus pengeroyokan di Kalibata telah direncanakan.
Penataan UMKM imbas kasus pengeroyokan di Kalibata telah direncanakan oleh Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung ia meminta para UMKM untuk mempelajari dan memahami rencana yang ada.
Penataan UMKM imbas kasus pengeroyokan di Kalibata ini tinggal menunggu keputusan dari Pramono.
“Kami sedang meminta kepada UMKM untuk mempelajari dan memahami rencana yang ada. Nanti, pada saatnya akan segera saya putuskan,” jelas Pramono
Menurutnya, kasus pengeroyokan tersebut berdampak pada aktivitas sejumlah UMKM di kawasan Kalibata, dan membuat roda perekonomian warga terganggu, sehingga diperlukan solusi yang tepat agar para pelaku UMKM dapat kembali menjalankan usaha mereka.
Pramono juga memngatakan, jika pihaknya sedang mengorganisasikan kawasan yang telah menjadi kasus pengeroyokan.
“Kebetulan, lahan yang digunakan itu lahannya pemerintah kota, semuanya milik Pemerintah Jakarta, tentunya kami sedang mengorganisasikan dan mereorganisir kawasan ini” kata Pramono pada Sabtu, (13/12/2025).
Terkait penataan UMKM, Pramono menegaskan bahwa lahan yang digunakan selama ini oleh para pedagang itu merupakan aset milik Pemprov DKI Jakarta.
“Yang jelas, lahannya adalah milik pemerintah Jakarta,” pungkasnya.
Ia juga menegaskan jika, penanganan kasus premanisme dan penataan UMKM akan dilakukan secara seimbang.
Pramono berharap, semoga langkah tersebut mampu menciptakan lingkungan usaha yang aman, tertib, dan berkeadilan, serta dapat menjaga keberlangsungan ekonomi warga di Jakarta.
