Perlukah Prabowo Membentuk Badan Efisiensi Pemerintah?
Efisiensi anggaran merupakan konsep penting dalam pengelolaan keuangan negara yang harus dijalankan dengan cermat oleh pemerintah dan berbagai kementerian/lembaga.
Efisiensi anggaran bertujuan untuk memastikan penggunaan sumber daya publik secara optimal demi mencapai tujuan pembangunan nasional.
Namun, implementasi efisiensi anggaran di Indonesia sering kali menimbulkan kesalahpahaman, seperti yang terlihat pada pemecatan karyawan TVRI dan RRI.
Atau pernyataan yang meresahkan lainnya dari mantan Mendiktisaintek, seperti potensi kenaikan Uang Kuliah Tunggal (UKT) yang menjadi kontroversial.
Kasus lainnya seperti pelarangan penjualan gas LPG di tingkat pengecer, yang akhirnya berdampak pada penumpukan masyarakat dan antrean Panjang di tingkat pangkalan.
Kejadian-kejadian tersebut menunjukkan bahwa pemahaman yang keliru terhadap kebijakan efisiensi anggaran dan lemahnya koordinasi serta pengawasan dalam implementasi dapat berdampak buruk terhadap kualitas kebijakan publik.
Artikel ini akan mengulas pentingnya pembentukan sebuah badan baru yang khusus mengawal dan mengawasi pelaksanaan kebijakan efisiensi anggaran, dan membandingkannya dengan Department of Government Efficiency (DOGE) di Amerika Serikat.
Apa itu DOGE?
Departemen Efisiensi Pemerintah (Department of Government Efficiency/DOGE) adalah inisiatif yang dibentuk oleh pemerintahan Presiden Donald Trump dengan tujuan untuk meningkatkan efisiensi operasional pemerintah federal Amerika Serikat.
Elon Musk, CEO Tesla dan SpaceX, ditunjuk sebagai penasihat khusus dalam proyek ini, meskipun tidak memegang posisi resmi dalam struktur pemerintahan.
Musk tidak sendirian, dia didampingi Vivek Ramaswamy. Anak muda kelahiran 9 Agustus 1985 dari keluarga imigran India Hindu.
Vivek adalah seorang pengusaha dan kandidat pemilihan presiden Amerika. Ia mendirikan Roivant Sciences, sebuah perusahaan farmasi, pada tahun 2014.
DOGE dibentuk melalui perintah eksekutif pada 20 Januari 2025, dengan fokus pada modernisasi teknologi dan perangkat lunak federal untuk memaksimalkan efisiensi dan produktivitas pemerintah.
Meskipun Musk tidak memiliki wewenang formal dalam pengambilan keputusan pemerintah, ia berperan sebagai penasihat yang memberikan rekomendasi strategis mengenai pengurangan birokrasi, penghapusan regulasi berlebihan, pemotongan pengeluaran yang tidak perlu, dan restrukturisasi agensi federal.
Tugas dan Fungsi DOGE
DOGE bertugas untuk:
1. Mengidentifikasi dan Mengurangi Pemborosan
Menganalisis anggaran federal untuk menemukan area yang dapat dihemat tanpa mengorbankan kualitas layanan publik.
2. Restrukturisasi Agensi Federal
Mengusulkan penggabungan atau penghapusan agensi yang dianggap tidak efisien atau tumpang tindih.
3. Meningkatkan Transparansi dan Akuntabilitas
Memastikan bahwa proses pengambilan keputusan dan alokasi anggaran dilakukan secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.
Pengumuman Hasil Efisiensi melalui Media Sosial
DOGE menggunakan platform media sosial, khususnya X (sebelumnya Twitter), untuk mengumumkan hasil-hasil efisiensi yang telah dicapai.
Musk secara aktif membagikan pembaruan mengenai penghematan anggaran, restrukturisasi agensi, dan inisiatif lainnya melalui akun DOGE di X.
Pendekatan ini bertujuan untuk meningkatkan transparansi dan melibatkan publik dalam proses reformasi pemerintah.
Kontroversi dan Tantangan
Meskipun tujuan DOGE adalah untuk meningkatkan efisiensi, beberapa langkah yang diambil telah menimbulkan kontroversi.
Pemecatan massal pegawai di berbagai agensi, termasuk NASA dan IRS, telah menimbulkan kekhawatiran mengenai dampak terhadap kualitas layanan publik dan potensi konflik kepentingan terkait bisnis Musk.
Selain itu, beberapa kritik menyatakan bahwa pemotongan anggaran yang signifikan dapat merugikan program-program penting seperti pendidikan, kesehatan, dan penelitian ilmiah.
DOGE merupakan upaya ambisius untuk mereformasi dan meningkatkan efisiensi operasional pemerintah federal AS.
Meskipun demikian, implementasi kebijakan ini menghadapi tantangan dalam menyeimbangkan efisiensi anggaran dengan kebutuhan untuk mempertahankan kualitas layanan publik dan menghindari dampak negatif terhadap sektor-sektor penting.
Hal yang menarik dari pembentukan DOGE adalah tidak adanya kesalahpahaman yang dilakukan pejabat federal lainnya terkait pos-pos yang diefisiensi.
Kendali atas kebijakan efisiensi benar-benar terlaksana secara tepat, meski kontroversial. Hasil efisiensi diumumkan secara terbuka melalui sosial media yang ada. Publik dapat mengawasi hasilnya secara kolektif.
Bagaimana dengan Indonesia?
Sebelum masuk membahas perlunya pembentukan Badan Khusus yang menangani efisiensi, ada baiknya kita membuat Analisis Masalah:
1. Kesalahpahaman terhadap Konsep Efisiensi Anggaran
Efisiensi anggaran seringkali dipahami hanya sebagai upaya untuk mengurangi pengeluaran tanpa mempertimbangkan kualitas pelayanan publik.
Misalnya, pemecatan karyawan TVRI dan RRI yang dianggap sebagai langkah efisiensi anggaran, padahal pemangkasan tersebut dapat mengganggu kualitas siaran publik dan mengurangi daya saing sektor media publik.
Hal serupa terjadi dengan pernyataan terkait kenaikan UKT di perguruan tinggi, yang semestinya harus dilihat lebih dalam dari aspek efisiensi anggaran yang berorientasi pada pengurangan beban mahasiswa, bukan justru meningkatkan biaya pendidikan.
2. Pengaruh Kebijakan Efisiensi terhadap Pelayanan Publik
Kebijakan efisiensi yang tidak tepat sasaran sering kali berpotensi menurunkan kualitas pelayanan publik.
Efisiensi bukan hanya soal mengurangi biaya, tetapi juga soal peningkatan kualitas layanan publik melalui peningkatan kapasitas organisasi dan pengelolaan yang berbasis hasil (results-oriented).
Oleh karena itu, pemecatan pegawai tanpa perencanaan yang matang atau kenaikan UKT tanpa memperhatikan daya beli masyarakat bisa merusak citra pemerintah dalam menciptakan kebijakan yang berpihak pada masyarakat.
3. Dampak Ekonomi dan Sosial dari Kebijakan yang Tidak Tepat
Kebijakan efisiensi anggaran yang tidak mempertimbangkan dampak ekonomi dan sosial jangka panjang dapat berisiko memperburuk ketimpangan sosial.
Efisiensi yang dilaksanakan tanpa perhitungan yang matang terhadap kebutuhan masyarakat justru dapat memperburuk ketidakadilan sosial.
Teori Public Value Management menyatakan bahwa kebijakan publik harus memperhatikan penciptaan nilai bagi publik, bukan sekadar mengutamakan penghematan biaya.
Perlunya Pembentukan Badan Efisiensi Pemerintah
Badan khusus efisiensi pemerintah sangat diperlukan untuk memastikan bahwa setiap kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah tidak hanya berorientasi pada penghematan biaya, tetapi juga pada peningkatan kualitas pelayanan publik.
Perlu dipahami! Efisiensi dan efektivitas adalah dua konsep yang saling terkait dalam pengelolaan anggaran.
Efisiensi mengacu pada penggunaan sumber daya secara optimal, sementara efektivitas mengacu pada pencapaian tujuan yang telah ditetapkan (Kaufman & Kraay, 2020).
Kebijakan efisiensi yang tidak efektif justru dapat menimbulkan dampak negatif, seperti ketidakstabilan sosial dan ekonomi.
Badan ini akan bertugas untuk:
1. Mengawasi Implementasi Kebijakan Efisiensi Anggaran
Mengingat luasnya kebijakan efisiensi yang diterapkan oleh berbagai kementerian, badan khusus ini akan memiliki peran penting dalam memastikan bahwa kebijakan tersebut tidak merugikan masyarakat dan sektor publik lainnya.
2. Memberikan Rekomendasi terhadap Kebijakan yang Berdampak Negatif
Dengan menggunakan pendekatan berbasis bukti (evidence-based policy), badan khusus ini dapat memberikan rekomendasi kepada pemerintah untuk memperbaiki kebijakan yang berpotensi merugikan kepentingan masyarakat.
3. Meningkatkan Partisipasi Masyarakat dalam Proses Pengawasan
Pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat akan meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pemerintah dalam menjalankan kebijakan efisiensi anggaran.
Badan ini harus menekankan pentingnya efisiensi, efektivitas, dan transparansi dalam pengelolaan pemerintahan.
Konsep ini juga menekankan pada pentingnya orientasi hasil dan kualitas layanan publik dalam setiap kebijakan yang diambil oleh pemerintah.
Badan khusus ini juga perlu dilandasi oleh prinsip akuntabilitas dan transparansi untuk memastikan bahwa kebijakan yang dijalankan pemerintah bisa dipertanggungjawabkan dan terbuka bagi publik.
Pentingnya Pembentukan Badan Khusus Efisiensi Anggaran:
1. Koordinasi dan Pengawasan yang Terpusat
Saat ini, pelaksanaan kebijakan efisiensi anggaran tersebar di berbagai kementerian dan lembaga, sehingga seringkali tidak terkoordinasi dengan baik.
Pembentukan Badan khusus akan memastikan adanya koordinasi dan pengawasan yang terpusat, sehingga kebijakan efisiensi dapat dilaksanakan secara konsisten dan terarah.
2. Memastikan Prinsip Akuntabilitas dan Transparansi
Badan khusus ini harus memiliki kewenangan untuk memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan efisiensi anggaran di semua kementerian dan lembaga.
Dengan demikian, setiap keputusan yang diambil dapat dipertanggungjawabkan secara transparan kepada publik.
3. Mencegah Dampak Negatif Kebijakan Efisiensi
Kasus pemecatan karyawan TVRI dan RRI serta rencana kenaikan UKT menunjukkan bahwa kebijakan efisiensi seringkali diimplementasikan tanpa mempertimbangkan dampak sosial dan ekonomi.
Badan khusus ini harus mampu memberikan rekomendasi dan solusi untuk mencegah dampak negatif tersebut.
Rekomendasi
1. Pembentukan Badan Khusus
Pemerintah perlu segera membentuk Badan Khusus Efisiensi Anggaran Pemerintah yang independen dan memiliki kewenangan untuk mengawasi pelaksanaan kebijakan efisiensi di semua kementerian dan lembaga.
2. Penyusunan Pedoman Efisiensi Anggaran
Badan ini harus menyusun pedoman yang jelas tentang prinsip-prinsip efisiensi anggaran, termasuk kriteria dan indikator yang digunakan untuk menilai keberhasilan kebijakan tersebut.
3. Pelibatan Stakeholder
Dalam proses perumusan dan implementasi kebijakan efisiensi, Badan ini harus melibatkan berbagai stakeholder, termasuk akademisi, praktisi, dan masyarakat sipil, untuk memastikan bahwa kebijakan yang diambil benar-benar berpihak pada kepentingan publik.
Kesimpulan
Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa pembentukan badan efisiensi pemerintah merupakan langkah yang sangat penting untuk memastikan tidak ada lagi kesalahpahaman dari menteri-menteri terkait dalam memahami efisiensi.
Serta kebijakan efisiensi anggaran yang diterapkan oleh pemerintah tidak hanya berfokus pada pengurangan biaya, tetapi juga pada peningkatan kualitas pelayanan publik dan menciptakan nilai lebih bagi masyarakat.
Badan ini diharapkan dapat menjadi solusi untuk menghindari kesalahpahaman dalam implementasi kebijakan efisiensi yang justru merugikan berbagai sektor publik.
Dengan pembentukan badan khusus yang independen dan profesional, diharapkan kebijakan efisiensi anggaran dapat lebih tepat sasaran dan membawa dampak positif bagi masyarakat dan kualitas pelayanan publik di Indonesia.
Referensi:
Bryson, J. M., Crosby, B. C., & Bloomberg, L. (2014). Public Value Governance: Moving Beyond Traditional Public Administration and the New Public Management. Public Administration Review, 74(4), 445-456.
Ensor, Josie. (19 Februari 2025). Sleep pods and 120-hour weeks: inside Musk’s Doge team. https://www.thetimes.com/us/news-today/article/elon-musks-doge-team-120-hour-weeks-sleep-pods. Diakses dari: thetimes.com.
Hood, C. (1991). A Public Management for All Seasons? Public Administration, 69(1), 3-19.
Kaufman, D., & Kraay, A. (2020). Governance Indicators: Where Are We, Where Should We Be Going? World Bank.
Kettl, D. F. (2005). The Global Public Management Revolution. Brookings Institution Press.
Osborne, S. P. (2010). The New Public Governance?. Routledge.
Pollitt, C., & Bouckaert, G. (2017). Public Management Reform: A Comparative Analysis. Oxford University Press.
Shalal, Andrea et al. (19 Februari 2025). Trump, Musk target tax enforcers, rocket scientists, bank regulators for job cuts. https://www.reuters.com/world/us/tax-enforcers-rocket-scientists-bank-regulators-fired-trump-slashes-federal/ diakses dari: reuters.com.
Thompson, Derek. (20 Februari 2025). DOGE’s Reign of Ineptitude Slashing and burning won’t help with efficiency. https://www.theatlantic.com/ideas/archive/2025/02/musk-terror-reign. Diakses dari: theatlantic.com.
