Polres Gandeng Forkopimko Gelar Simulasi Pemungutan dan Penghitungan Suara Pilgub DKI di Jakarta Barat
HAIJAKARTA.ID – Polres Metro Jakarta Barat bersama Forum Komunikasi Pimpinan Kota (Forkopimko) menggelar simulasi pemungutan dan perhitungan suara untuk mendukung kelancaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta 2024.
Acara ini berlangsung di GOR Tanjung Duren, Jakarta Barat, Rabu (20/11/2024), dan melibatkan penggunaan aplikasi Sirekap sebagai bagian dari persiapan teknologi pemilu.
Simulasi Pemungutan dan Penghitungan Suara Pilgub DKI
Kabagops Polres Metro Jakarta Barat, AKBP Yuliansyah, menjelaskan bahwa pihaknya bekerja sama dengan KPU, Bawaslu, dan Forkopimko untuk memastikan simulasi berjalan lancar.
“Kami mendukung penuh kegiatan ini untuk mempersiapkan semua pihak menghadapi Pilkada mendatang. Evaluasi mencakup kesiapan logistik, teknis pelaksanaan, hingga pengamanan,” ujar Yuliansyah, Kamis (21/11/2024).
Simulasi melibatkan 400 peserta yang mewakili berbagai kategori pemilih, termasuk penyandang disabilitas dan ibu hamil.
Hal ini dilakukan untuk memastikan perlakuan khusus bagi kelompok rentan saat pencoblosan di Tempat Pemungutan Suara (TPS).
Ketua KPU Jakarta Barat, Endang Istianti, mengapresiasi kelancaran simulasi ini. Menurutnya, kegiatan ini dirancang menyerupai kondisi nyata pada hari pemungutan suara, 27 November 2024, dengan proses dimulai dari pagi hingga sore hari.
“Kami ingin memastikan seluruh tahapan, mulai dari pemungutan hingga perhitungan suara, dapat berjalan sesuai aturan demi pemilu yang aman, jujur, dan transparan,” ungkap Endang.
Langkah Menuju Pemilu Berkualitas
Kegiatan ini juga menampilkan penanganan situasi khusus, seperti surat suara rusak, dan mengevaluasi penerapan aplikasi Sirekap.
Semua pihak yang hadir, termasuk Ketua PPK dan Ketua PPS se-Jakarta Barat, terlibat aktif dalam memberikan masukan untuk penyempurnaan pelaksanaan Pilkada mendatang.
Simulasi ini merupakan salah satu upaya penting untuk meningkatkan kesiapan logistik, teknis, dan pengamanan menjelang pesta demokrasi lima tahunan, sekaligus memastikan hak pilih seluruh masyarakat terjamin.
