sosmed-whatsapp-green Follow WhatsApp Channel Haijakarta.id
Follow

HAIJAKARTA.ID – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menduga ada praktik jual beli ilegal tanah milik negara dalam proyek Kereta Cepat Jakarta–Bandung (KCJB) atau  Kereta Cepat Whoosh.

Tanah yang seharusnya menjadi aset negara, justru dijual kembali ke negara oleh oknum tertentu.

Kecurigaan itu muncul di tengah penyelidikan KPK terhadap dugaan penggelembungan anggaran (mark up) dalam proyek kereta cepat tersebut.

“Ada oknum-oknum, di mana yang seharusnya ini milik negara, tetapi dijual lagi ke negara,” ujar Pelaksana Tugas (Plt) Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin (10/11/2025), dikutip dari Antaranews.

Asep menambahkan, harga tanah-tanah itu juga dijual jauh di atas harga pasar.

Padahal, jika tanah tersebut memang milik negara dan digunakan untuk proyek pemerintah, seharusnya negara tidak perlu mengeluarkan biaya untuk menggunakannya.

“Kalaupun itu misalkan kawasan hutan, ya dikonversi nanti dengan lahan yang lain lagi, seperti itu,” kata Asep, dikutip Kompas.

Karena itu, KPK kini fokus menyelidiki kejanggalan dalam proses pengadaan lahan proyek Whoosh.

“Kalau pembayarannya wajar, maka tidak akan kami perkarakan,” ujar Asep.

“Akan tetapi, bagi yang pembayarannya tidak wajar, mark up, dan lain-lain, apalagi bukan tanahnya, ini tanah negara, dengan berbagai macam cara, karena ini proyek nasional, lalu dia diatur sana sini, sehingga mereka mendapat sejumlah uang, bukan sejumlah lagi, ini uang besar. Nah, kami harus kembalikan uang itu kepada negara,” pungkasnya.

Minta Uang Negara Dikembalikan

Selain dugaan jual beli tanah milik negara, KPK juga tengah menyelidiki kemungkinan adanya praktik penggelembungan anggaran atau mark up dalam proses pembebasan lahan proyek Kereta Cepat Jakarta–Bandung (Whoosh).

Pelaksana Tugas Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu, meminta para oknum yang terlibat untuk segera mengembalikan keuntungan yang mereka peroleh secara tidak sah dari proyek tersebut.

“Artinya misalkan pengadaan lahan nih, nah orang itu misalkan di pengadaan lahan yang harusnya di harga wajarnya 10, lalu dia jadi 100, kan jadi enggak wajar itu. Nah, kembalikan dong, negara kan rugi,” kata Asep.

Ia menegaskan bahwa negara tidak seharusnya membayar lebih mahal dari nilai sebenarnya.

“Yang harusnya negara hanya membeli tanah itu dengan harga 10, kemudian harus mulai dengan harga 100, balikin,” katanya.

Meski begitu, Asep belum membeberkan secara detail di mana lokasi lahan yang bermasalah tersebut berada.

“Ini sepanjang ini ya, apakah yang di Halim atau di mana, atau juga di Bandung atau di antara itu, sepanjang itu ya, itu yang sedang kami tangani,” ujarnya.

Proyek Kereta Cepat Whoosh Diduga Bermasalah

KPK sudah mulai menyelidiki dugaan penggelembungan anggaran (mark up) dalam proyek Kereta Cepat Jakarta–Bandung (Whoosh) sejak awal tahun 2025.

Pelaksana Tugas Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu, mengonfirmasi bahwa kasus ini kini telah memasuki tahap penyelidikan.

“Saat ini sudah pada tahap penyelidikan,” kata Pelaksana tugas (Plt) Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu saat dihubungi wartawan pada 27 Oktober 2025.

Sementara itu, Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, membenarkan bahwa penyelidikan atas dugaan korupsi proyek Whoosh tersebut memang sudah berjalan sejak awal tahun.

“Adapun penyelidikan perkara ini sudah dimulai sejak awal tahun,” kata Budi pada 27 Oktober 2025.

Namun, ia menegaskan bahwa detail perkembangan kasus belum dapat dipublikasikan karena proses penyelidikan masih bersifat tertutup.

Meski begitu, Budi mengimbau masyarakat untuk ikut berperan aktif dengan memberikan informasi atau data tambahan yang bisa membantu KPK menelusuri dugaan korupsi tersebut.

“Jadi memang ini masih terus berprogres dalam proses penyelidikan. Secara umum tentu tim terus melakukan pencarian, keterangan-keterangan yang dibutuhkan untuk membantu dalam mengungkap perkara ini,” ujarnya.

Diungkap oleh Mahfud MD

Dugaan adanya penggelembungan anggaran atau mark up dalam proyek Kereta Cepat Jakarta–Bandung (Whoosh) juga sempat disorot oleh mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Mahfud MD.

Dalam video yang diunggah di kanal YouTube pribadinya pada 14 Oktober 2025, Mahfud menyoroti perbedaan mencolok antara biaya pembangunan proyek Whoosh di Indonesia dan di China.

“Menurut perhitungan pihak Indonesia, biaya per satu kilometer kereta Whoosh itu 52 juta dolar Amerika Serikat. Akan tetapi, di China sendiri, hitungannya 17-18 juta dolar AS. Naik tiga kali lipat,” kata Mahfud.

Ia pun mempertanyakan ke mana selisih dana yang begitu besar itu mengalir.

“Ini siapa yang menaikkan? Uangnya ke mana? Naik tiga kali lipat. 17 juta dolar AS ya, dolar Amerika nih, bukan rupiah, per kilometernya menjadi 52 juta dolar AS di Indonesia. Nah itu mark up. Harus diteliti siapa yang dulu melakukan ini,” ujarnya lagi.