sosmed-whatsapp-green Follow WhatsApp Channel Haijakarta.id
Follow

HAIJAKARTA.ID – Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni tengah menjadi sorotan publik setelah banjir bandang dan tanah longsor menerjang Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.

Banyak warga mempertanyakan latar belakang pendidikannya yang dinilai tidak selaras dengan jabatan yang kini ia emban.

Peristiwa banjir bandang di akhir November, yang ikut menyeret banyak pohon, memunculkan dugaan kuat bahwa kerusakan hutan akibat penebangan menjadi salah satu faktor pemicunya.

Raja Juli Antoni Jadi Sorotan

Ketika Raja Juli diundang ke rapat kerja Komisi IV DPR RI pada 4 Desember 2025, sejumlah anggota dewan secara terbuka mendesaknya untuk mengundurkan diri.

“Saya pesan Pak Menteri kalau Pak Menteri enggak mampu, mundur saja. Pak Menteri nggak paham tentang kehutanan,” kata Usman Husin dari Fraksi PKB, dikutip dari Tirto.

Dorongan agar Raja Juli mundur juga menggema di media sosial.

Warganet menilai latar belakang pendidikannya yang tidak terkait dengan kehutanan berpengaruh pada cara ia mengambil keputusan.

“Gue masih ingat kata2 @prabowo tentang, “kita harus menuju ke arah merit (kemampuan) system. Prestasi!” Tapi, @RajaJuliAntoni ini tidak ada pendidikan dan pengalaman di bidang kehutanan waktu diangkat jadi Menteri. Sulit dipercaya,” tulis aktor Fedi Nuril lewat akun X (Twitter) @realfedinuril.

Pernyataan Soal Deforestasi Picu Kritik DPR

Dalam rapat kerja bersama DPR pada Kamis lalu, Raja Juli Antoni menyampaikan pandangannya bahwa deforestasi bukan faktor utama di balik banjir dan longsor yang terjadi.

Ia menemukan bahwa faktor terbesar yang menyebabkan bencana adalah cuaca ekstrem dan penurunan kapasitas sungai.

Sejumlah anggota DPR mengecam langsung ucapan itu.

Mereka berpendapat bahwa seorang Menteri Kehutanan harus menyadari fakta bahwa kerusakan hutan dan pembukaan lahan masih memainkan peran yang signifikan dalam memperparah bencana hidrometeorologi.

Reaksi publik juga meningkat di media sosial.

Apalagi setelah video Raja Juli bermain domino dengan pembalak yang tidak bertanggung jawab saat kunjungan kerja kembali beredar, membuatnya dianggap tidak peduli dengan masalah lingkungan.

Semua polemik ini terjadi di tengah situasi bencana besar di Sumatera, yang menewaskan 776 orang, membuat ratusan warga hilang, dan memaksa jutaan lainnya mengungsi.

Banyak masyarakat menilai pernyataan Raja Juli tidak selaras dengan kondisi nyata di lapangan.

Profil dan Riwayat Pendidikan Raja Juli Antoni

Raja Juli Antoni lahir di Riau pada 13 Juli 1977 dari keluarga yang cukup dikenal.

Seperti dilansir Antara, ayahnya, Raja Ramli Ibrahim, adalah figur penting di masyarakat Lubuk Jambi dan pernah menjabat sebagai Wakil Ketua PW Muhammadiyah Riau.

Ia tumbuh dalam tradisi Muhammadiyah sejak kecil.

Latar belakang religiusnya diperkuat dengan pendidikan agama yang dia terima di Pondok Pesantren Darul Arqam Muhammadiyah Garut.

Raja Juli lulus dari pesantren dan lanjut kuliah di IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta, yang sekarang dikenal sebagai UIN Jakarta, dengan fokus pada Al-Qur’an dan Tafsir.

Ia semakin dekat dengan studi keislaman berkat tesisnya yang berjudul “Ayat-ayat Jihad: Studi Kritis terhadap Penafsiran Jihad sebagai Perang Suci.”

Setelah mendapatkan beasiswa Chevening untuk memperoleh gelar master di Universitas Bradford dengan fokus pada penyelesaian konflik di Aceh, perjalanan akademisnya membawa dia ke Inggris.

Pada tahun 2010, ia menerima gelar doktor (Ph.D.) dari Universitas Queensland, Australia, setelah melakukan penelitian tentang bagaimana agama berperan dalam proses perdamaian di Asia Tenggara.

Karier Raja Juli Antoni

Sebelum terjun ke dunia politik, Raja Juli Antoni lebih dulu dikenal sebagai aktivis dan peneliti.

Ia pernah menjabat sebagai:

  • Direktur Eksekutif The Indonesian Institute (TII)
  • Direktur Eksekutif Maarif Institute
  • Ketua Umum PP Ikatan Pelajar Muhammadiyah (PP IPM) periode 2000–2002

Selama karir politiknya, ia sempat bergabung dengan PDIP hingga 2014. Pada Pemilu 2009, ia mencalonkan diri sebagai anggota legislatif, tetapi tidak berhasil.

Pada 2015, Raja Juli disebut-sebut sebagai calon Ketua Umum PP Muhammadiyah.

Namun akhirnya ia berhenti dan berfokus membangun Partai Solidaritas Indonesia (PSI) bersama generasi muda.

Ia sekarang bertugas sebagai Sekretaris Jenderal PSI.

Peran di Pemerintahan

Sebelum menjadi Menteri Kehutanan, Raja Juli pernah menjadi Wakil Menteri ATR/BPN. Di sana, dia menangani masalah agraria seperti konflik lahan dan reformasi agraria.

Dalam posisinya saat ini, ia diharapkan dapat meningkatkan tata kelola hutan dan lingkungan.

Namun, beberapa kebijakannya dan pernyataannya saat ini menjadi perhatian utama, baik DPR maupun publik yang mengawasinya dengan cermat.

Kekayaan Menhut Raja Juli Antoni

Ada hal lain yang harus diperhatikan tentang sosok Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni di tengah perhatian publik yang luas, terutama tentang kekayaannya.

Menurut Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN), ia dilaporkan memiliki total harta sebesar Rp11,25 miliar,

Laporan itu disampaikan pada 16 Januari 2025 untuk periode tahun 2024.

Ia memiliki sebelas aset tanah dan bangunan senilai Rp8,72 miliar di Tangerang Selatan dan Bekasi, yang merupakan sumber terbesar kekayaannya.

Ia juga memiliki harta berupa kendaraan dan mesin dengan nilai total Rp536,10 juta.

Di garasinya terdapat beberapa kendaraan, antara lain Nissan Xtrail tahun 2014 senilai Rp138 juta, Ford Fiesta 2014 Rp86 juta, Toyota Innova 2018 Rp309 juta, serta motor Honda Supra FIT 2005 sebesar Rp3,1 juta.

Selain itu, LHKPN juga mencatat harta bergerak lainnya senilai Rp681,75 juta, surat berharga Rp86 juta, dan kas serta setara kas mencapai Rp3,10 miliar.

Raja Juli Antoni memiliki utang sebesar Rp1,88 miliar.

Jika semuanya dijumlahkan, total kekayaannya mencapai Rp11,25 miliar.