Resmi! Pramono Anung dan Rano Karno Jadi Gubernur dan Wakil Gubernur DKJ, Periode 2025-2030
Follow WhatsApp Channel Haijakarta.id
HAIJAKARTA.ID – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Daerah Khusus Jakarta (DKJ) resmi menetapkan Pramono Anung Wibowo dan Rano Karno sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih DKJ periode 2025-2030.
Penetapan ini dilakukan dalam rapat pleno di Hotel Pullman, Jakarta Barat, Kamis (9/1/2025).
Pramono Anung dan Rano Karno Jadi Gubernur dan Wakil Gubernur DKJ
” Penetapan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur terpilih Daerah Khusus Jakarta 2024 telah ditetapkan dalam rapat pleno dengan hasil pemilihan serentak tahun 2024 bertempat di Jakarta. Rapat ini diadakan pada hari ini, Kamis tanggal 9 Januari tahun 2025,” ungkap Ketua KPU Provinsi DKJ Wahyu Dinata.
Tanpa adanya perselisihan hasil pemilihan di Mahkamah Konstitusi (MK), pasangan Pramono Anung-Rano Karno ditetapkan sebagai pemenang dengan perolehan suara sah sebesar 2.183.239 suara, atau 50,07% dari total suara sah sebanyak 4.360.629.
Pasangan ini diusung oleh PDI Perjuangan dan Partai Hanura.
Wahyu menambahkan, “Menetapkan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur daerah khusus Jakarta nomor urut 3, Pramono Anung Wibowo dan Rano Karno, dengan perolehan suara 2.183.239 atau 50,07% dari total suara sah sebagai pasangan calon gubernur dan wakil gubernur terpilih.”
Penetapan ini dituangkan dalam Berita Acara Nomor 13/PL.02.7-BA/31/2025 yang ditandatangani oleh anggota KPU DKJ.
Selain itu, KPU juga menerbitkan Keputusan Nomor 9 Tahun 2025 tentang Penetapan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur DKJ 2024 yang resmi berlaku mulai hari ini.
Masa Depan Pemerintahan DKJ
Dengan penetapan ini, Pramono Anung dan Rano Karno siap menjalankan tugas sebagai pemimpin daerah ibu kota.
Keduanya diharapkan membawa perubahan signifikan di berbagai sektor, termasuk infrastruktur, transportasi, dan pelayanan publik.
Sebagai pasangan yang diusung oleh partai besar, harapan masyarakat terhadap realisasi program kerja yang telah dijanjikan semakin tinggi.
Pemerintah provinsi di bawah kepemimpinan mereka akan mulai aktif bekerja setelah proses pelantikan resmi yang dijadwalkan dalam beberapa bulan mendatang.
