Sekelompok Ibu Demo di Depan Kantor BGN Jakpus, Tuntut Hentikan Program Makan Bergizi Gratis
Follow WhatsApp Channel Haijakarta.id
HAIJAKARTA.ID – Sejumlah perempuan yang tergabung dalam Aliansi Ibu Indonesia dan Suara Ibu Indonesia menggelar aksi damai di depan kantor Badan Gizi Nasional (BGN), Jalan Kebon Sirih, Menteng, Jakarta Pusat, pada Rabu siang (15/10/2025).
Aksi bertema “piknik protes” ini digelar untuk menuntut penghentian sementara program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan meminta pemerintah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaannya.
Sekelompok Ibu Demo di Depan Kantor BGN Jakpus
Para peserta duduk lesehan di atas tikar yang mereka bentangkan di taman depan kantor BGN. Mereka membawa bekal dari rumah, mulai dari risol, pastel, nasi kuning, hingga buah segar.
Spanduk bertuliskan berbagai kritik dibentangkan, antara lain “Stop MBG! Utamakan Kualitas, Keamanan dan Martabat Anak” dan “Berdayakan Ekonomi Kerakyatan dan UMKM Lokal”.
Perwakilan aksi, Ririn Safsani, menyebut ada tiga tuntutan utama dalam demonstrasi tersebut.
Pertama, penghentian program MBG secara nasional setelah munculnya laporan ribuan siswa yang mengalami keracunan.
Menurut Ririn, menu MBG dinilai tidak sesuai pedoman gizi seimbang dan tidak melalui konsultasi dengan ahli gizi maupun dokter anak.
“Seharusnya program ini melibatkan pakar kesehatan dan dijalankan di dapur yang memenuhi standar higienitas.
Namun kenyataannya banyak dapur ditemukan tidak layak dan menggunakan bahan yang tidak sesuai standar,” ujarnya.
Ririn menambahkan, komposisi makanan dalam MBG terlalu banyak mengandung bahan ultra proses seperti sosis, nugget, dan kornet.
Ia menilai makanan semacam itu tinggi garam, lemak jenuh, dan pengawet yang tidak mendukung gizi anak.
Tuntutan Hentikan Pelibatan Militer dalam Program
Tuntutan kedua dari massa aksi adalah penghentian pelibatan TNI dan Polri dalam dapur maupun distribusi MBG.
Ririn menilai, militer tidak memiliki mandat untuk mengurusi pangan dan gizi anak sekolah.
“Pemerintah seharusnya menyerahkan pengelolaan pangan kepada lembaga sipil yang memang memiliki keahlian di bidang itu. Pelibatan aparat keamanan justru menimbulkan kekhawatiran akan transparansi dan akuntabilitas program,” ucapnya.
Tuntutan ketiga adalah audit independen terhadap seluruh pelaksana MBG, mulai dari vendor, dapur, hingga distributor.
Koalisi menilai, anggaran MBG dapat dialihkan untuk kepentingan pendidikan dan kesejahteraan guru di wilayah 3T atau pembangunan kantin sehat berbasis komunitas sekolah.
“Dana MBG yang diambil dari pos pendidikan seharusnya diprioritaskan untuk peningkatan kesejahteraan guru dan pembangunan fasilitas yang mendukung gizi anak secara berkelanjutan,” jelas Ririn.
Selain itu, kelompok ini juga menyoroti nasib pekerja dapur dan tenaga kontrak program MBG yang belum mendapat perlindungan kerja layak.
Pemerintah Tegaskan Program MBG Tetap Berlanjut
Menanggapi aksi sekelompok ibu demo di depan kantor BGN, Kepala BGN Hasto Wardoyo menegaskan bahwa program Makan Bergizi Gratis akan terus berjalan.
Ia mengatakan, pemerintah hanya akan melakukan evaluasi dan penyempurnaan teknis, bukan menghentikan programnya.
Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengungkapkan bahwa revisi Peraturan Presiden sedang disiapkan untuk memperkuat tata kelola dan pengawasan MBG agar lebih tepat sasaran.
Pihak Istana juga menyatakan dukungan penuh terhadap kelanjutan program MBG sebagai bagian dari strategi nasional untuk menekan angka stunting dan ketimpangan gizi di daerah tertinggal.
“Revisi aturan ini harus selesai dalam waktu dekat, bukan karena tekanan publik, tetapi karena memang sudah waktunya disempurnakan,” kata Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi seusai menghadiri upacara HUT ke-80 TNI di Monas, Jakarta.
