Sekolah Swasta Gratis di Jakarta Tak Boleh Lagi Pungut Biaya, Ini Peringatan Pramono!
HAIJAKARTA.ID- Sekolah swasta gratis di Jakarta tak boleh lagi pungut biaya? Begini kata Pemprov DKI.
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menegaskan bahwa sekolah swasta yang telah tergabung dalam program sekolah gratis tidak diperbolehkan lagi menarik biaya tambahan dari siswa maupun orang tua.
Kebijakan ini disampaikan langsung oleh Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, sebagai bentuk komitmen pemerintah menghadirkan pendidikan yang lebih merata dan terjangkau bagi masyarakat.
Dalam keterangannya di kawasan Jatinegara pada Jumat (8/5/2026), Pramono menegaskan bahwa Pemprov DKI tidak akan ragu mengambil tindakan tegas apabila masih ditemukan sekolah penerima program yang tetap melakukan pungutan kepada peserta didik.
Menurutnya, sekolah yang sudah menerima dukungan pembiayaan dari pemerintah seharusnya menjalankan program secara penuh tanpa membebani siswa dengan biaya tambahan berkedok fasilitas maupun iuran lainnya.
Pemprov DKI Siapkan Sanksi Tegas
Pramono menilai pengawasan terhadap pelaksanaan program sekolah gratis menjadi hal penting agar tujuan utama kebijakan benar-benar dirasakan masyarakat.
Ia menegaskan bahwa bantuan pendidikan tidak boleh disalahgunakan oleh pihak sekolah.
“Jika sekolah yang sudah digratiskan masih menarik biaya dari murid, maka Pemprov DKI akan mengambil keputusan tegas,” tegasnya.
Langkah ini dilakukan untuk memastikan program sekolah gratis berjalan transparan, adil, dan tepat sasaran.
Pemerintah juga ingin mencegah adanya pungutan liar yang berpotensi memberatkan wali murid di tengah kebutuhan pendidikan yang terus meningkat.
Program Sekolah Gratis Libatkan DPRD DKI
Selain menegaskan soal larangan pungutan, Pramono juga menjelaskan bahwa pelaksanaan program sekolah gratis tidak bisa dilakukan hanya oleh pemerintah daerah semata.
Menurutnya, diperlukan dukungan dan pembahasan bersama DPRD DKI Jakarta agar kebijakan dapat berjalan maksimal.
Ia mengaku dalam waktu dekat akan melakukan pertemuan resmi dengan komisi terkait di DPRD untuk membahas kelanjutan program tersebut, termasuk evaluasi pelaksanaan di tahun pertama.
Kerja sama antara eksekutif dan legislatif dinilai penting karena menyangkut penganggaran, penambahan kuota sekolah, hingga mekanisme pengawasan program pendidikan gratis di Jakarta.
Peluang Penambahan Sekolah Gratis Tahun Depan
Pemprov DKI Jakarta juga membuka peluang penambahan jumlah sekolah swasta penerima program gratis pada tahun mendatang.
Evaluasi terhadap pelaksanaan tahun ini akan menjadi dasar pemerintah menentukan jumlah sekolah yang akan ditambahkan.
Pramono menyebut keputusan tersebut nantinya akan dibahas bersama DPRD agar sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan kemampuan anggaran daerah.
Sebelumnya, Pemprov DKI diketahui telah mengalokasikan ratusan miliar rupiah untuk mendukung program sekolah swasta gratis di Jakarta.
Program ini menjadi salah satu upaya pemerintah membantu masyarakat memperoleh akses pendidikan yang lebih baik, khususnya bagi keluarga berpenghasilan rendah.
Dukungan dan Harapan Masyarakat
Program sekolah swasta gratis mendapat perhatian luas dari masyarakat Jakarta.
Banyak orang tua berharap kebijakan ini benar-benar mampu mengurangi beban biaya pendidikan yang selama ini menjadi persoalan utama, terutama di wilayah perkotaan.
Di sisi lain, sejumlah pihak meminta pemerintah memperketat pengawasan agar sekolah penerima bantuan menjalankan aturan secara disiplin dan tidak mencari celah untuk tetap menarik pungutan tambahan.
Program ini juga dinilai menjadi langkah penting dalam menciptakan pendidikan inklusif serta memperluas kesempatan belajar bagi seluruh anak di ibu kota.
Pendidikan Gratis Jadi Prioritas Pemprov DKI
Pemprov DKI Jakarta terus mendorong peningkatan akses pendidikan melalui berbagai program bantuan, termasuk KJP Plus dan sekolah gratis.
Pemerintah berharap kebijakan ini dapat membantu menekan angka putus sekolah sekaligus meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Jakarta.
Dengan adanya peringatan tegas dari gubernur, sekolah penerima program diharapkan mematuhi seluruh ketentuan yang telah ditetapkan demi menjaga kepercayaan masyarakat terhadap program pendidikan gratis.
