Siap-Siap! Pemda Bakal Tanggung Biaya Siswa yang Tak Tertampung di Sekolah Negeri ke Sekolah Swasta
Follow WhatsApp Channel Haijakarta.id
HAIJAKARTA. ID – Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) mengumumkan perubahan signifikan dalam sistem Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tahun 2025.
Siswa yang tidak tertampung di sekolah negeri akan diarahkan ke sekolah swasta, dengan biaya yang sepenuhnya ditanggung oleh pemerintah daerah.
Siswa yang Tak Tertampung di Sekolah Negeri
Staf Ahli Regulasi dan Hubungan Antar Lembaga Kemendikdasmen, Biyanto, menjelaskan alasan dibalik kebijakan ini.
Langkah ini bertujuan mengatasi persoalan klasik terkait kapasitas sekolah negeri yang terbatas.
“Pada PPDB 2025, jumlah siswa yang dapat diterima di sekolah negeri akan diatur oleh sistem. Jika kuota telah terpenuhi, siswa akan otomatis diarahkan ke sekolah swasta,” ungkap Biyanto saat ditemui di Jakarta, Rabu (22/1/2025).
Menurutnya, pendekatan ini memberikan jaminan pendidikan bagi seluruh siswa tanpa terkecuali.
Pemerintah daerah akan memastikan biaya pendidikan di sekolah swasta sepenuhnya ditanggung, sehingga tidak ada siswa yang kehilangan hak untuk belajar.
Perubahan Nama PPDB Menjadi SPMB
Kemendikdasmen juga mengumumkan bahwa PPDB akan diubah menjadi Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) mulai tahun ini. Perubahan ini dilakukan karena istilah SPMB dinilai lebih akrab dan mudah dipahami masyarakat.
“Penggantian istilah ini diharapkan membawa kesegaran sekaligus membangun sistem penerimaan siswa yang lebih baik dan transparan,” ujar Biyanto.
Penyempurnaan Sistem Zonasi
Kemendikdasmen juga berencana untuk memperbaiki sistem zonasi yang selama ini kerap menimbulkan masalah, seperti manipulasi domisili. Langkah ini bertujuan menciptakan sistem penerimaan yang adil dan menghilangkan praktik-praktik curang.
“Kami ingin memastikan bahwa proses penerimaan murid berlangsung tanpa hambatan dan menghindari manipulasi data,” tegas Biyanto.
Kebijakan ini menjadi bentuk upaya nyata Kemendikdasmen untuk menjamin hak pendidikan bagi seluruh siswa di Indonesia tanpa memandang status ekonomi.
