Tarif Transjakarta Diusulkan Naik Jadi Rp 5.000, Masih Dikaji
Follow WhatsApp Channel Haijakarta.id
HAIJAKARTA.ID – Rencana kenaikan tarif Transjakarta mulai dibahas. Ketua komisi B DPRD DKI Jakarta, nova Harivan Paloh, mengusulkan tarif baru dari Rp 3.500 menjadi Rp 5.000.
“UMP DKI kan sekarang Rp 5,7 (juta), kalau sekarang (UMP) Rp 5,7 juta kalau masih batas kewajaran itu (tarif TransJ) Rp 5 ribu,” kata Nova dikutip Sabtu, (25/4/2026).
Tarif Transjakarta Diusulkan Naik Jadi Rp 5.000, Masih Dikaji
Nova menilai penggunaan Transjakarta masih sangat menguntungkan bagi masyarakat. Salah satunya karena tarif tidak dipengaruhi jarak tempuh perjalanan.
Selain itu, penumpang juga mendapatkan tarif lebih murah pada jam tertentu di pagi hari. Ia juga menyoroti jangkauan layanan Transjakarta yang kini semakin luas hingga ke wilayah penyangga.
“Transjakarta sekarang juga ada sampai ke Bogor, PIK, Sawangan, Bekasi (dengan tarif) Rp 3.500. Batas kewajaran dikaitkan Rp 5.000 boleh saja diberikan, tapi harus ada kajian ya,” jelasnya.
Nova menilai, meskipun tarif dinaikan sebesar rp 1.500, Transjakarta tetap menjadi moda transportasi yang paling terjangkau dibandingkan alternatif lain.
“(Tarif) Rp 5 ribu saya rasa wajarlah, kalau dilihat harga transportasi lain, paling murah Transjakarta,” ucapnya.
Sudah 21 Tahun Tak Naik
Sementara itu, Direktur Utama Transjakarta, Welfizon Yuza mengungkapkan pihaknya saat ini tengah mengkaji kemungkinan penyesuaian tarif.
Ia menyebut tarif Transjakarta sebesar rp 3.500 belum mengalami kenaikan sejak tahun 2005.
“Terkait dengan kenaikan tarif. tentu ini menjadi domain eksekutif maupun legislatif, tapi kami sudah melakukan kajian terkait dengan kenaikan tarif yang saat ini masih di Ro 3.500 dari tahun 2005 Pak, jadi kira-kira 21 tahun,” kata Welfizon.
Welfizon menegaskan, bahwa keputusan kenaikan tarif belum ditetapkan dan masih dalam tahap kajian oleh pihak terkait.
ke depan, hasil kajian tersebut akan menjadi dasar bagi pemerintah dalam menentukan kebijakan tarif yang mempertimbangkan kemampuan masyarakat serta keberlanjutan layanan transportasi publik.
