Terjun Bebas! APBD Jakarta Dipangkas 15 Triliun, Ini Sektor yang Bakal Terdampak
HAIJAKARTA.ID – Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta kini menghadapi tantangan besar setelah Dampak APBD Jakarta Dipangkas 15 Triliun akibat pengurangan Dana Bagi Hasil (DBH) dari pemerintah pusat.
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung memastikan langkah efisiensi segera diterapkan untuk menyesuaikan anggaran yang kini turun dari Rp95 triliun menjadi Rp79 triliun.
Ia menegaskan, Pemprov akan melakukan penataan ulang belanja dengan memangkas pos yang tidak bersifat prioritas, terutama pada kegiatan internal seperti rapat, perjalanan dinas, serta konsumsi di lingkungan Balai Kota.
Dampak APBD Jakarta Dipangkas 15 Triliun
Pramono mengatakan bahwa efisiensi akan difokuskan pada belanja yang tidak berdampak langsung terhadap layanan publik, termasuk pengeluaran rutin yang bisa ditekan.
Hal-hal yang bakal dikaji dalam penerapannya, yaitu:
Efisiensi di Operasional
Tak hanya pada kegiatan internal, efisiensi juga diterapkan pada kebutuhan operasional sehari-hari.
Asisten Perekonomian dan Keuangan Sekda DKI Jakarta, Suharini Eliawati, menyebut pemangkasan anggaran mencakup biaya telepon, air, listrik, dan internet.
Menurutnya, langkah ini dilakukan untuk memastikan setiap rupiah digunakan secara efektif di tengah keterbatasan fiskal.
Kajian Ulang Subsidi Transportasi
Salah satu dampak APBD Jakarta Dipangkas 15 Triliun adalah evaluasi terhadap subsidi transportasi.
Saat ini, warga hanya membayar Rp3.500 untuk naik Transjakarta, MRT, dan LRT, sementara biaya riil per penumpang hampir Rp15.000.
Pramono menjelaskan, subsidi tersebut akan dikaji ulang agar sejalan dengan kemampuan keuangan daerah.
Ia menegaskan bahwa kajian ini tidak otomatis berarti tarif akan naik, melainkan untuk menyesuaikan kebijakan fiskal dengan kondisi anggaran daerah saat ini.
Rekrutmen PJLP Dikurangi untuk Menekan Pengeluaran
Efisiensi juga berdampak pada proses rekrutmen Penyedia Jasa Lainnya Perorangan (PJLP). Biasanya, Pemprov membuka banyak formasi untuk petugas damkar, pasukan oranye, dan pasukan putih.
Namun, dengan pengurangan DBH, jumlah formasi baru tahun depan dipastikan lebih sedikit.
Pramono menyebut, pengurangan formasi ini menjadi langkah realistis untuk menjaga keseimbangan anggaran.
Penundaan Proyek Bangunan
Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno mengatakan sejumlah proyek pembangunan akan ditunda untuk menyesuaikan kemampuan keuangan daerah.
“Kami akan memprioritaskan proyek yang benar-benar mendesak. Jika tidak, maka pelaksanaannya akan ditunda,” ujarnya di kawasan Ancol, Jakarta Utara.
Namun, dua proyek tetap akan berjalan, yakni penyediaan air bersih dan pembangunan MRT, karena keduanya dianggap vital bagi kebutuhan masyarakat Jakarta.
Meskipun banyak sektor terkena dampak, Dampak APBD Jakarta Dipangkas 15 Triliun tidak akan berimbas pada tunjangan ASN, non-ASN, dan PPPK.
Pramono juga menegaskan bahwa program sosial seperti Kartu Jakarta Pintar (KJP) dan Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU) akan tetap berjalan tanpa gangguan.
“Program yang menyentuh langsung warga kecil tidak boleh diubah. Efisiensi hanya berlaku untuk pos yang tidak prioritas,” tegasnya.
