Usai Tutup 833 Dapur Bermasalah, Pemerintah Siapkan Pembukaan 13.000 Dapur MBG Baru!
Follow WhatsApp Channel Haijakarta.id
HAIJAKARTA.ID- Pemerintah mempercepat pembenahan pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan menutup secara permanen 833 dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang dinilai melanggar standar operasional.
Di saat yang sama, pemerintah juga menyiapkan pembukaan sekitar 13.000 dapur MBG baru secara bertahap guna memperluas jangkauan layanan bagi masyarakat.
Kebijakan tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah meningkatkan kualitas pelaksanaan program MBG agar seluruh penerima manfaat memperoleh makanan yang memenuhi standar keamanan pangan, kebersihan, serta kualitas gizi.
833 Dapur Ditutup Karena Melanggar Standar
Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Sudaryono, menjelaskan bahwa penutupan dilakukan setelah evaluasi menemukan berbagai pelanggaran serius di ratusan dapur MBG.
Pelanggaran tersebut meliputi persoalan higienitas dan sanitasi, kualitas makanan yang tidak sesuai standar, dugaan kasus keracunan pangan, hingga tidak terpenuhinya persyaratan instalasi pengolahan air limbah (IPAL).
Dapur-dapur tersebut sebelumnya telah diberikan kesempatan untuk melakukan perbaikan. Namun, karena tidak memenuhi ketentuan yang ditetapkan, pemerintah memutuskan menghentikan operasionalnya secara permanen.
Berbeda dengan kebijakan sebelumnya, dapur yang ditutup kali ini tidak lagi memperoleh pembayaran dari pemerintah karena penutupan dilakukan sebagai bentuk sanksi atas pelanggaran.
Sebaran dapur yang dihentikan operasionalnya terdiri atas 98 dapur di Sumatra, 311 dapur di wilayah Jawa dan Madura, serta 424 dapur di Kalimantan, Sulawesi, Bali, Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua.
Pemerintah Buka 13.000 Dapur Baru
Di sisi lain, pemerintah menyiapkan pembukaan sekitar 13.000 dapur MBG baru yang akan dilakukan secara bertahap sesuai kesiapan daerah.
Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menyampaikan bahwa pembangunan dapur baru diprioritaskan di daerah dengan angka stunting yang masih tinggi, terutama wilayah Papua Pegunungan, Papua, dan Nusa Tenggara Timur (NTT).
Wilayah prioritas tersebut ditargetkan dapat beroperasi lebih cepat, sedangkan daerah lainnya akan menyusul dalam beberapa bulan berikutnya.
Pembukaan dapur baru juga disesuaikan dengan kesiapan sarana, sumber daya manusia, serta pemenuhan seluruh standar operasional yang telah ditetapkan oleh Badan Gizi Nasional.
Layanan MBG Dipastikan Tetap Berjalan
Meski ratusan dapur ditutup, pemerintah memastikan distribusi makanan bergizi kepada para penerima manfaat tidak akan terhenti.
BGN menyiapkan mekanisme pengalihan pelayanan ke dapur lain yang masih beroperasi sehingga siswa dan kelompok penerima manfaat tetap memperoleh layanan MBG.
Langkah ini dilakukan agar proses pembenahan tidak mengganggu keberlangsungan program yang menjadi salah satu prioritas pemerintah dalam meningkatkan kualitas gizi masyarakat dan menekan angka stunting nasional.
Pengawasan Program Akan Diperketat
Selain melakukan penutupan dapur bermasalah, pemerintah juga memperketat sistem pengawasan terhadap seluruh pelaksanaan Program MBG.
BGN menegaskan seluruh dapur diwajibkan mematuhi standar kebersihan, keamanan pangan, serta tata kelola yang telah ditetapkan.
Pemerintah juga mengajak masyarakat untuk turut mengawasi pelaksanaan program. Jika ditemukan pelanggaran, masyarakat dapat melaporkannya kepada BGN agar segera ditindaklanjuti.
Langkah tersebut diharapkan dapat meningkatkan akuntabilitas dan menjaga kualitas pelayanan Program Makan Bergizi Gratis di seluruh Indonesia.
