Wujudkan Jakarta Bebas Polusi, ASN di Rawa Buaya Jakbar Naik Transportasi Umum Setiap Rabu
HAIJAKARTA.ID – Hari Rabu kini menjadi hari spesial bagi para Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
Sejak pagi pukul 07.30 WIB, seluruh ASN Pemprov DKI Jakarta termasuk seluruh ASN di lingkungan Kelurahan Rawa Buaya tampak bersemangat menggunakan transportasi umum menuju kantor.
Hal Ini merupakan bagian dari kebijakan baru yang dicanangkan oleh Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, yang mewajibkan ASN menggunakan angkutan umum setiap hari Rabu.
Kebijakan ini merupakan langkah nyata Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk menekan tingkat polusi udara dan mengurangi kemacetan yang kian parah. Seluruh ASN diminta untuk meninggalkan kendaraan pribadi dan beralih ke moda transportasi publik seperti Transjakarta, MRT, LRT, serta KRL Commuter Line.
“Ini bukan hanya soal transportasi, ini soal perubahan gaya hidup yang lebih ramah lingkungan. Kami berharap para ASN menjadi contoh bagi warga Jakarta,” Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung dalam konferensi pers awal April lalu.
Selain berdampak positif terhadap lingkungan, kebijakan ini juga diharapkan dapat meningkatkan penggunaan transportasi umum secara menyeluruh.
Data dari Dinas Perhubungan DKI Jakarta mencatat bahwa penggunaan transportasi publik saat ini baru mencapai sekitar 30 persen dari total mobilitas harian warga. Dengan keterlibatan ASN, target peningkatan hingga 60 persen di tahun-tahun mendatang diharapkan bisa tercapai.
Tak hanya sebatas himbauan, Pemprov juga menyiapkan berbagai insentif dan fasilitas pendukung seperti integrasi tarif antarmoda melalui JakLingko, serta peningkatan kenyamanan dan keamanan transportasi umum.
Beberapa ASN yang ditemui mengaku senang dengan kebijakan ini. “Awalnya agak berat karena biasa naik motor sendiri. Tapi ternyata naik Transjakarta juga nyaman dan bisa sambil baca berita,” ujar Lita, salah satu staf kelurahan Rawa Buaya.
Langkah ini juga diharapkan menjadi contoh baik bagi instansi lain, termasuk sektor swasta. Pemprov DKI Jakarta tengah mengkaji potensi perluasan kebijakan ini ke pegawai BUMD dan bahkan mendorong perusahaan swasta untuk ikut mendukung gerakan serupa.
