20 Demo Digelar di Jakarta Hari Ini, 17.628 Personel Gabungan Disiagakan Polisi!
Follow WhatsApp Channel Haijakarta.id
HAIJAKARTA.ID- Sebanyak 20 aksi unjuk rasa dijadwalkan berlangsung di wilayah hukum Polda Metro Jaya pada Selasa (29/9/2026).
Untuk mengamankan rangkaian kegiatan tersebut, kepolisian menyiapkan ribuan personel gabungan.
Secara keseluruhan, Polda Metro Jaya mencatat terdapat 37 agenda kegiatan masyarakat yang berlangsung hari ini.
Rinciannya, 20 agenda merupakan kegiatan penyampaian pendapat di muka umum, sedangkan 17 agenda lainnya berupa kegiatan masyarakat seperti wisuda, pameran, hingga dies natalis.
Untuk mendukung pengamanan seluruh agenda tersebut, sebanyak 17.628 personel gabungan dikerahkan.
Personel berasal dari unsur kepolisian, TNI, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, serta unsur pengamanan lainnya sesuai kebutuhan di masing-masing lokasi.
Polisi Diminta Kedepankan Pendekatan Humanis
Wakapolda Metro Jaya Irjen Pol. Dekananto Eko Purwono meminta seluruh personel yang bertugas menjaga berbagai kegiatan tersebut tetap mengedepankan kesabaran dan pendekatan humanis.
Ia mengingatkan anggota agar tidak mudah terpancing oleh situasi selama menjalankan tugas pengamanan.
“Yang paling utama, kita semua harus benar-benar sabar dan tidak terprovokasi,” ujar Dekananto.
Arahan tersebut diberikan agar pelaksanaan pengamanan dapat berlangsung secara kondusif, terutama di tengah banyaknya kegiatan masyarakat yang berlangsung secara bersamaan di sejumlah wilayah Jakarta.
Sejumlah Titik Demo Jadi Perhatian
Kabidhumas Polda Metro Jaya Kombes Pol. Budi Hermanto mengatakan sejumlah aksi penyampaian pendapat tersebar di wilayah Jakarta Pusat, Jakarta Selatan, dan Jakarta Timur.
Beberapa kawasan yang menjadi perhatian dalam pengamanan antara lain Gedung DPR/MPR RI, Bundaran HI-Dukuh Atas, serta Silang Selatan Monas.
Salah satu aksi dengan jumlah personel pengamanan cukup besar berlangsung di sekitar Gedung DPR RI.
Untuk lokasi tersebut, Polda Metro Jaya menyiapkan 4.998 personel gabungan yang terdiri atas unsur Polri, TNI, Pemprov DKI Jakarta, serta pengamanan dalam (Pamdal) DPR-MPR RI.
Rekayasa Lalu Lintas Dilakukan Situasional
Selain pengamanan massa, kepolisian juga menyiapkan langkah untuk mengantisipasi dampak aksi terhadap arus lalu lintas.
Rekayasa lalu lintas akan diterapkan secara situasional dengan mempertimbangkan kondisi kendaraan dan perkembangan kegiatan di lapangan.
Langkah tersebut dilakukan agar aktivitas warga tetap dapat berjalan, termasuk kegiatan ekonomi, pendidikan, ibadah, dan kepentingan publik lainnya.
Polda Metro Jaya juga mengimbau masyarakat yang mengikuti aksi untuk menyampaikan aspirasi secara tertib dan damai.
Peserta aksi diminta mengikuti arahan petugas serta tetap menghormati masyarakat lain yang sedang menjalankan aktivitas.
Puluhan Ribu Buruh Dijadwalkan Aksi di Depan DPR
Salah satu agenda unjuk rasa yang mendapat perhatian adalah aksi kelompok buruh di depan Gedung DPR RI.
Massa berasal dari Koalisi Besar Perjuangan Buruh Indonesia (KBPBI). Dalam aksinya, mereka membawa sejumlah tuntutan yang berkaitan dengan perlindungan hak pekerja dan pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perlindungan Ketenagakerjaan.
Tuntutan yang disampaikan antara lain berkaitan dengan kepastian kerja, perlindungan pekerja outsourcing dan pekerja kontrak, upah layak, perlindungan pekerja platform seperti pengemudi ojek online, hak pesangon, kebebasan berserikat, keselamatan dan kesehatan kerja, hingga perlindungan pekerja perempuan.
Selain itu, tuntutan buruh juga mencakup perlindungan pekerja penyandang disabilitas dan kelompok rentan serta peningkatan keterampilan pekerja melalui program upskilling dan reskilling di tengah perkembangan teknologi dan otomatisasi.
Dengan banyaknya agenda yang berlangsung pada hari yang sama, masyarakat yang hendak beraktivitas di sejumlah kawasan pusat Jakarta diimbau memperhatikan kondisi lalu lintas dan mengikuti informasi pengaturan arus kendaraan dari petugas di lapangan.
Polda Metro Jaya menyatakan pengamanan akan dilakukan dengan mengutamakan komunikasi dan pendekatan humanis agar penyampaian aspirasi tetap dapat berlangsung, sementara aktivitas masyarakat lainnya tetap berjalan.
