sosmed-whatsapp-green Follow WhatsApp Channel Haijakarta.id
Follow

HAIJAKARTA.ID Sebanyak 95 bangunan semi permanen di Jalan Abdul Jalil RW 09, Kelurahan Karet Tengsin, Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat, dibongkar petugas gabungan, Kamis, 6 Agustus 2026. Penertiban dilakukan karena seluruh bangunan berdiri di atas saluran penghubung (Phb) sehingga menghambat rencana penataan kawasan dan normalisasi saluran.

Asisten Perekonomian dan Pembangunan Kota Administrasi Jakarta Pusat, Suprayogi, mengatakan bangunan yang ditertibkan menempati area saluran sehingga harus dibongkar agar proses pengurasan dan penataan dapat dilakukan.

“Keberadaan bangunan ini berdiri di atas saluran Phb. Hari ini kami mengerahkan ratusan petugas gabungan untuk melakukan penertiban,” ujar Suprayogi di lokasi.

Menurutnya, sebelum pembongkaran dilakukan, pemerintah telah tiga kali menyosialisasikan rencana penertiban kepada warga terdampak.

Sosialisasi melibatkan pengurus RT, RW, Lembaga Musyawarah Kelurahan (LMK), serta Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM). Dalam pertemuan tersebut, warga diberikan penjelasan bahwa bangunan mereka berada di atas saluran dan harus ditertibkan demi mendukung penataan lingkungan.

“Kami sudah memberikan penjelasan bahwa setelah penertiban akan dilakukan penataan sekaligus pengurasan saluran,” katanya.

Warga Diberi Kesempatan Membongkar Sendiri, Pedagang Akan Dibina

Bangunan yang dibongkar terdiri atas rumah tinggal dan tempat usaha milik warga. Sebelum pembongkaran dilakukan, pemerintah memberi kesempatan kepada pemilik bangunan untuk membongkar secara mandiri. Namun, pada hari pelaksanaan, petugas tetap menertibkan bangunan yang masih berdiri.

“Hari ini kami pastikan seluruh bangunan yang masuk dalam penertiban dibongkar,” ucap Suprayogi.

Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Pusat juga menyiapkan langkah lanjutan bagi warga terdampak, khususnya pelaku usaha. Sudin Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (PPKUKM) Jakarta Pusat akan memberikan pembinaan kepada para pedagang.

Selain itu, pemerintah masih membahas penyediaan lokasi relokasi untuk berdagang. Opsi tersebut masih dalam tahap pembahasan karena jumlah pedagang yang terdampak cukup banyak.

“Hingga saat ini lokasi penampungan masih dibahas karena jumlah pedagang yang terdampak cukup banyak,” tutup Suprayogi.