6 Isu Tuntutan Buruh Peringatan Hari Buruh 2025 di Jakarta: Minta Outsourcing Dihapus
Follow WhatsApp Channel Haijakarta.id
HAIJAKARTA.ID – Ribuan buruh dari berbagai elemen serikat pekerja turun ke jalan dalam peringatan Hari Buruh Internasional (May Day) 2025 di Jakarta, Kamis (1/5).
Dalam aksi tersebut, ada sebanyak 6 tuntutan buruh Peringatan Hari Buruh 2025 di Jakarta yang dianggap mendesak untuk diperjuangkan demi keadilan dan perlindungan pekerja.
6 Isu Tuntutan Buruh Peringatan Hari Buruh 2025 di Jakarta
Koalisi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) mengusung enam poin tuntutan dalam peringatan Hari Buruh tahun ini. Adapun poin-poin tersebut meliputi:
1. Penghapusan sistem outsourcing
2. Pengesahan RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT)
3. Revisi UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
4. Realisasi upah layak
5. Pengesahan RUU Perampasan Aset untuk pemberantasan korupsi
6. Pembentukan Satuan Tugas Pemutusan Hubungan Kerja (Satgas PHK)
Isu Outsourcing Jadi Sorotan
Presiden KSPI, Said Iqbal, menyebut bahwa praktik alih daya atau outsourcing merupakan sorotan utama buruh pada tahun ini. Menurutnya, sistem tersebut sering merugikan pekerja karena minimnya jaminan kepastian kerja dan hak normatif.
“Outsourcing masih menjadi ancaman nyata bagi banyak buruh. Kami minta pemerintah segera mengevaluasi dan menghapus sistem ini,” ujarnya dalam orasi yang disampaikan di kawasan Monas.
RUU PPRT dan Upah Layak Juga Disorot
Selain itu, ia juga menekankan pentingnya percepatan pengesahan RUU PPRT, yang selama ini dinilai terlalu lama tertunda.
RUU ini dianggap penting untuk memberikan perlindungan hukum bagi pekerja rumah tangga, kelompok yang selama ini kerap terabaikan.
Seruan atas realisasi upah layak dan perlindungan dari PHK massal juga mengemuka dalam demonstrasi.
Para buruh menilai kondisi ketenagakerjaan saat ini belum mencerminkan keadilan dan kesejahteraan bagi pekerja.
FSP ASPEK Kritik Praktik Kemitraan di PT Pos Indonesia
Federasi Serikat Pekerja ASPEK Indonesia (FSP ASPEK) juga menyoroti praktik kemitraan di tubuh PT Pos Indonesia.
Presiden FSP ASPEK, Abdul Gofur, menilai pola kemitraan yang diterapkan tidak sesuai dengan prinsip hubungan kerja sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan.
“Kami berharap Presiden Prabowo bisa mendengar langsung aspirasi buruh yang disampaikan hari ini,” ungkap Gofur dalam keterangan terpisah.
Presiden Dijadwalkan Hadir di Aksi Buruh
Juru Bicara Presiden sekaligus Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi, mengonfirmasi bahwa Presiden Prabowo Subianto berencana hadir memenuhi undangan panitia serikat buruh.
“Presiden menyatakan insya Allah akan hadir dalam kegiatan peringatan May Day. Ini menunjukkan komitmen beliau terhadap peran penting buruh dalam pembangunan nasional,” ujar Prasetyo pada Rabu (30/4).
Pengamanan Ketat, 13 Ribu Lebih Personel Dikerahkan
Untuk memastikan jalannya kegiatan berlangsung aman dan tertib, Polda Metro Jaya mengerahkan 13.252 personel gabungan.
Jumlah tersebut terdiri dari 9.591 anggota Polri, 3.385 personel TNI, dan 276 petugas dari pemerintah daerah.
Aparat telah disiagakan di sejumlah titik strategis seperti kawasan Monas, Istana Negara, dan Gedung DPR RI guna mengawal demonstrasi buruh yang dipusatkan di jantung Ibu Kota.
