Viral Harga Beras Bantuan Rp60 Ribu/kg, Kementan Akhirnya Buka Suara
Follow WhatsApp Channel Haijakarta.id
HAIJAKARTA.ID – Kementerian Pertanian (Kementan) akhirnya angkat suara terkait keramaian soal bantuan beras untuk korban bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.
Beberapa hari terakhir, warganet ramai membahas data awal bantuan yang beredar di media sosial.
Dalam data tersebut, harga beras bantuan disebut-sebut mencapai Rp60 ribu per kilogram, angka yang langsung memicu tanda tanya besar di publik.
Informasi itu muncul dari unggahan salah satu netizen yang membagikan foto daftar kebutuhan bantuan senilai Rp73 miliar.
Dari jumlah itu, Rp21,4 miliar berupa barang seperti minyak goreng, beras, hingga popok bayi.
Namun, rincian harganya dianggap janggal khususnya harga beras.
Harga Beras Bantuan Rp60 Ribu/kg
“Lihat ada yang aneh nggak, Pak? Beras Rp 1.312.450.000 dibagi 21.874=60 ribu/kg. Artinya beras 15 kg harganya Rp 900 ribu. Lebih buruk dari tengkulak,” tulis akun @ri****** dalam unggahan yang kemudian viral, dikutip dari Instagram @lambe_turah, Senin (8/12/2025).
Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kementan, Moch. Arief Cahyono, menyampaikan permintaan maaf karena data tersebut menimbulkan kegaduhan.
Menurutnya, perhatian dan kritik dari publik sangat penting untuk menjaga transparansi penyaluran bantuan.
Arief menjelaskan, bantuan beras yang disalurkan pemerintah saat ini sudah mencapai 1.200 ton dengan nilai sekitar Rp16 miliar.
Ia meluruskan bahwa foto yang beredar sebelumnya tidak mencantumkan satuan volume secara lengkap.
Angka 21.874 yang tercantum bukanlah harga, melainkan jumlah paket beras. Setiap paket berisi 5 kilogram.
Kesalahan inilah yang membuat perhitungannya tampak seolah-olah harga beras mencapai Rp60 ribu per kilogram.
Data tersebut kini sudah diperbaiki agar tidak menimbulkan salah paham.
Arief juga menegaskan bahwa Kementan tidak menggunakan anggaran kementerian untuk membeli barang-barang bantuan.
Seluruh bantuan diterima dalam bentuk barang dari mitra dan pihak-pihak yang ingin berkontribusi, dan kemudian disalurkan langsung ke daerah terdampak.
Ia menambahkan, besarnya nilai bantuan ini menjadi pengingat pentingnya pengawasan internal yang ketat.
Karena itu, peran Inspektorat Jenderal diperkuat untuk memastikan proses penyaluran berjalan transparan, akurat, dan mudah diaudit.
“Kami terbuka terhadap kritik dan koreksi. Setiap sen uang donasi akan dipertanggungjawabkan dan diaudit . Yang terpenting kini adalah memastikan bantuan benar-benar sampai kepada saudara-saudara kita yang membutuhkan di lapangan,” ujar Arief, dikutip dari Detik.
