Wacana MBG untuk Anak Indonesia di Arab Saudi Tuai Sorotan, APPMBGI: Benahi Dalam Negeri Dulu
Follow WhatsApp Channel Haijakarta.id
HAIJAKARTA.ID – Rencana perluasan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) ke Araab Saudi mendapat respons beragam. Di satu sisi pemerintah menilai program tersebut bisa menjadi proyek percontohan bagi pekerja migran Indonedia di luar negeri.
Namun di sisi lain pelaku pengelola dapur MBG menilai pemerintah perlu menuntaskan berbagai persoalan pelaksanaan program di dalam negeri terlebih dahulu.
Wacana MBG untuk Anak Indonesia di Arab Saudi
Kepala badan gizi Nasional (BGN) Dadan Hidayana mewacanakan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) bagi anak-anak Indonesia yang bersekolah di Jeddah, Arab Saudi.
Hal itu disampaikan Dadan pada saat mengunjungi Sekolah Indonesia Jeddah yang menampung anak-anak pekerja migran Indonesia.
“Saya diminta datang ke sekolah Indonesia Jeddah di mana di situ ada kurang lebih 1.081 anak-anak pekerja migran yang didik di sekolah Indonesia Jeddah, dan saya kira ini program yang bagus karena bisa membuat anak-anak pekerja migran itu punya harapan masa depan,” kata Dadan dikutip pada Selasa, (2/6/2026).
Dadan mengatakan, sekitar 100 siswa dan 56 guru menyambut kedatangannya dengan antusias. Dalam kunjungannya tersebut, para siswa disebut berharap dapat merasakan manfaat Program MBG seperti yang diterima pelajar di Indonesia.
“Mereka spontan ingin menikmati program yang dirasakan oleh teman-temannya di Indonesia,” katanya.
Akan Dilaporkan ke Presiden Prabowo
Meski demikian, Dadan menegaskan rencana tersebut masih akan dibahas lebih lanjut dan dilaporkan terlebih dahulu kepada Presiden Prabowo Subianto.
Menurutnya, jika disetujui, program tersebut dapat menjadi proyek percontohan bagi wilayah lain yang memiliki banyak pekerja migran Indonesia.
“Jadi kita tadi datang untuk melihat dan nanti saya akan laporkan ke Presiden apakah dimungkinkan kita membuat Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi di sekolah Indonesia Jeddah. Dan juga mungkin nanti ada juga pekerja-pekerja migran di Malaysia dan di kebun-kebun dan sebagainya, ini bisa menjadi suatu pilot project,” katanya.
APPMBGI: Fokus Benahi Program di Dalam Negeri Dulu
Di sisi lain, rencana pemerintah akan memperluas Program Makan Bergizi Gratis (MBG) hingga ke Arab Saudi mendapat catatan kritis dari Asosiasi Pengusaha dan Pengelola Dapur Makan Bergizi Gratis Indonesia (APPMBGI).
Ketua Umum DPP APPMBGI Abdul Rivai Ras mengatakan pihaknya mendukung upaya pemerintah memperluas manfaat MBG bagi anak-anak Warga Negara Indonesia (WNI) di luar negeri.
Namun, menurutnya langkah tersebut sebaiknya dilakukan setelah program benar-benar berjalan optimal di Indonesia.
“Dengan kondisi saat ini, di mana hampir 30 persen dapur MBG pernah disuspend dan lebih dari 2.200 dapur masih dibekukan, serta cakupan di daerah terpencil yang masih sangat terbatas, ekspansi ke Jeddah terasa prematur,” ujar Rivai dalam keterangannya, Selasa (2/6/2026).
Menurut Rivai, keberhasilan MBG harus terlebih dahulu dibuktikan di dalam negeri, terutama di wilayah yang paling membutuhkan intervensi gizi.
“Kita harus membuktikan keberhasilan di Indonesia terlebih dahulu sebelum melangkah ke luar negeri,” ujarnya.
Ribuan Dapur Penah Disanksi dan Dibekukan
Rivai menjelaskan masih banyak pekerjaan rumah dalam pelaksanaan Program MBG di Tanah Air.
Berdasarkan data BGN, dari sekitar 27.208 dapur MBG yang beroperasi sejak Januari 2025, sebanyak 8.182 dapur pernah dikenai sanksi penangguhan operasional.
Penangguhan tersebut terjadi akibat berbagai persoalan, mulai dari kasus keracunan pangan, dugaan markup harga bahan baku, hingga pelanggaran standar sanitasi dan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS).
Tak hanya itu, hingga akhir Mei 2026 masih terdapat 2.213 dapur yang berstatus dibekukan.
Daerah 3T Dinilai Masih Membutuhkan Perhatian
Selain persoalan dapur MBG, Rivai juga menyoroti masih terbatasnya cakupan program di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).
Menurutnya, daerah-daerah tersebut justru merupakan kawasan dengan tingkat kerentanan stunting yang tinggi dan membutuhkan perhatian lebih besar.
“Di daerah 3T, anak-anak yang paling rentan stunting justru belum mendapatkan akses yang memadai. Bukan hanya soal kuantitas dapur, tapi kualitas gizi, keamanan pangan, dan keberlanjutan distribusi yang masih menjadi tantangan besar,” katanya.
Ia menilai keberhasilan pelaksanaan MBG di wilayah dengan tantangan logistik berat semestinya menjadi tolok ukur sebelum pemerintah melakukan ekspansi program ke luar negeri.
“Ekspansi internasional sebaiknya dilakukan setelah kita memiliki model percontohan sukses di wilayah terpencil dalam negeri,” ujar Rivai.
Sebagai mitra pelaksana program, APPMBGI menyatakan siap membantu pemerintah memperkuat tata kelola MBG, mulai dari peningkatan kapasitas pengelola dapur, pengawasan rantai pasok, hingga pengembangan model dapur yang sesuai dengan karakteristik daerah 3T.
Rivai berharap berbagai masukan tersebut dapat menjadi bahan pertimbangan pemerintah agar Program Makan Bergizi Gratis tidak hanya meluas, tetapi juga benar-benar merata dan berkualitas bagi seluruh anak Indonesia.
