sosmed-whatsapp-green Follow WhatsApp Channel Haijakarta.id
Follow

HAIJAKARTA.ID- Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta membuka peluang memperluas jumlah kelompok masyarakat yang berhak mendapatkan fasilitas transportasi umum gratis.

Wacana tersebut disampaikan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung seiring pembahasan penyesuaian tarif layanan Transjabodetabek yang saat ini masih dalam tahap kajian.

Menurut Pramono, kebijakan tarif transportasi umum ke depan akan tetap mempertimbangkan kemampuan ekonomi masyarakat.

Di sisi lain, pemerintah ingin memastikan subsidi transportasi diberikan secara lebih tepat sasaran kepada kelompok yang benar-benar membutuhkan.

“Saat ini sudah ada 15 golongan masyarakat yang mendapatkan fasilitas gratis, dan kemungkinan akan kami tambah lagi. Tujuannya agar subsidi silang berjalan lebih adil, sehingga warga yang kurang mampu bisa tetap menikmati layanan transportasi umum tanpa biaya,” ujar Pramono di Jakarta Selatan, Kamis (11/6/2026).

Ia menjelaskan, skema subsidi silang menjadi salah satu opsi yang dipertimbangkan dalam penyesuaian tarif.

Masyarakat dengan kemampuan ekonomi yang lebih baik nantinya dapat membayar tarif sedikit lebih tinggi untuk membantu pembiayaan layanan bagi kelompok penerima subsidi.

Pramono juga menepis anggapan bahwa seluruh layanan Transjabodetabek akan mengalami kenaikan tarif hingga Rp10.000 sampai Rp15.000.

Menurutnya, penyesuaian tarif hanya akan berlaku pada rute-rute tertentu yang memiliki biaya operasional lebih besar.

“Jangan sampai muncul kesan semua tarif Transjabodetabek akan naik menjadi Rp10.000 hingga Rp15.000. Penyesuaian memang ada, tetapi terutama untuk lintasan yang jaraknya panjang dan membutuhkan biaya tambahan,” katanya.

Ia mencontohkan rute menuju Bandara Soekarno-Hatta yang memiliki komponen biaya operasional lebih tinggi, termasuk biaya parkir dan layanan pendukung lainnya.

Selain itu, trayek antardaerah dengan jarak tempuh lebih jauh seperti Jakarta-Bogor juga menjadi salah satu rute yang sedang dikaji untuk penyesuaian tarif.

Meski demikian, Pemprov DKI memastikan keputusan akhir mengenai tarif tetap akan mempertimbangkan daya beli masyarakat serta kondisi ekonomi saat ini.

“Sebagai gubernur, saya tentu harus memperhatikan kemampuan masyarakat. Karena itu, tidak semua layanan Transjabodetabek akan mengalami kenaikan tarif yang tinggi,” tegas Pramono.

Saat ini, besaran tarif baru masih dalam tahap finalisasi. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berencana mengumumkan keputusan tersebut dalam waktu dekat setelah seluruh kajian selesai dilakukan.

Pemprov berharap kebijakan yang akan diterapkan nantinya mampu mendorong lebih banyak masyarakat beralih menggunakan transportasi umum sekaligus menjaga aksesibilitas layanan bagi warga berpenghasilan rendah.

Sebelumnya, Pemprov DKI Jakarta telah mengisyaratkan adanya penyesuaian tarif untuk sejumlah rute Transjabodetabek, terutama koridor dengan jarak tempuh panjang dan biaya operasional yang lebih besar.

Namun pemerintah menegaskan subsidi transportasi akan tetap diberikan guna menjaga keterjangkauan layanan bagi masyarakat.