Kontrakan Rp300 Ribu Kian Menjamur di Jakarta, Pakar Ingatkan Risiko Munculnya Kantong Kemiskinan Baru
Follow WhatsApp Channel Haijakarta.id
HAIJAKARTA.ID- Di tengah ambisi Jakarta menjadi kota global dengan pembangunan infrastruktur modern yang terus berkembang, fenomena kontrakan murah seharga sekitar Rp300 ribu per bulan justru semakin banyak ditemukan di berbagai sudut ibu kota.
Kondisi ini dinilai menjadi sinyal masih besarnya persoalan keterjangkauan hunian bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
Kontrakan-kontrakan tersebut umumnya berupa bangunan semipermanen yang berdiri di gang-gang sempit dengan akses terbatas, minim pencahayaan, serta sirkulasi udara yang kurang memadai.
Meski jauh dari standar hunian layak, tempat tinggal tersebut tetap menjadi pilihan utama bagi ribuan pekerja informal dan perantau yang menggantungkan hidup di Jakarta.
Banyak Ditemukan di Jakarta Utara
Salah satu wilayah yang banyak memiliki kontrakan murah adalah kawasan Pademangan, Jakarta Utara.
Lokasinya relatif dekat dengan pusat aktivitas ekonomi sehingga menjadi incaran para pekerja yang ingin menekan biaya transportasi sekaligus tetap dekat dengan tempat kerja.
Dengan biaya sewa sekitar Rp300 ribu per bulan, penghuni umumnya mendapatkan kamar berukuran sekitar 3 x 3 meter.
Dalam satu kamar kecil tersebut, tidak jarang tinggal satu keluarga yang terdiri atas tiga hingga empat orang.
Sebagian besar bangunan menggunakan material sederhana seperti kayu, tripleks, hingga papan yang kondisinya mulai lapuk akibat usia.
Banyak kontrakan juga berada di lantai dua bangunan semipermanen yang sudah tidak lagi kokoh.
Menjadi Jalan Bertahan Hidup di Tengah Tekanan Ekonomi
Pengamat Tata Kota Universitas Indonesia (UI), M. Azis Muslim, menilai keberadaan kontrakan murah merupakan persoalan yang kompleks.
Di satu sisi, kondisi tersebut menunjukkan masih adanya krisis penyediaan hunian layak di Jakarta.
Namun di sisi lain, kontrakan murah menjadi solusi terakhir bagi masyarakat yang tidak memiliki kemampuan finansial untuk menyewa rumah dengan harga normal.
Menurutnya, kontrakan seperti ini banyak tumbuh di kawasan pusat kegiatan ekonomi seperti Penjaringan, Pademangan, Koja, Cilincing, hingga Cakung. Wilayah-wilayah tersebut menjadi tujuan para pekerja sektor informal seperti buruh pelabuhan, buruh bangunan, pedagang, hingga pekerja harian lainnya.
“Kontrakan murah menjadi pilihan terakhir dibandingkan mereka harus hidup tanpa tempat tinggal,” ujarnya.
Urbanisasi dan Krisis Hunian Jadi Penyebab
Azis menjelaskan, meningkatnya kebutuhan kontrakan murah tidak lepas dari masih tingginya arus urbanisasi menuju Jakarta.
Banyak pendatang datang mencari pekerjaan, tetapi penghasilannya belum cukup untuk mengakses hunian yang lebih layak.
Di sisi lain, penyediaan rumah sewa yang terjangkau oleh pemerintah masih sangat terbatas.
Program rumah susun sewa (Rusunawa) dinilai belum mampu menjangkau seluruh masyarakat berpenghasilan rendah karena berbagai persyaratan administratif, seperti kepemilikan KTP DKI Jakarta, kartu keluarga, hingga bukti penghasilan.
Selain itu, banyak rusun dibangun jauh dari pusat pekerjaan sehingga kurang diminati dibanding kontrakan murah yang lokasinya lebih strategis.
Pemilik Kontrakan Juga Melihat Peluang Ekonomi
Fenomena ini juga dipengaruhi faktor ekonomi dari sisi pemilik lahan. Dengan lahan terbatas, mereka dapat membangun sejumlah kamar kontrakan sederhana yang menghasilkan pemasukan rutin setiap bulan.
Namun, pembangunan kontrakan semipermanen sering kali tidak memperhatikan standar keselamatan maupun aturan bangunan.
Banyak bangunan yang tidak dilengkapi sistem proteksi kebakaran, sanitasi memadai, maupun ventilasi yang cukup.
Risiko Kebakaran hingga Ancaman Penyakit
Selain kualitas bangunan yang rendah, kepadatan permukiman membuat berbagai risiko semakin besar.
Material seperti tripleks dan kayu mudah terbakar sehingga meningkatkan potensi kebakaran. Instalasi listrik yang tidak memenuhi standar juga menambah tingkat kerawanan.
Dari sisi kesehatan, minimnya ventilasi dan cahaya matahari membuat lingkungan menjadi lembap sehingga berpotensi memicu berbagai penyakit seperti:
- Infeksi Saluran Pernapasan Atas (ISPA);
- Demam Berdarah Dengue (DBD);
- Diare;
- Penyakit kulit;
- Risiko stunting pada anak akibat lingkungan yang tidak sehat.
Sanitasi yang buruk juga dapat menyebabkan pencemaran air tanah oleh bakteri E. coli, terutama apabila kapasitas septic tank telah melebihi batas.
Selain itu, tidak tersedianya sistem drainase yang memadai membuat kawasan padat tersebut lebih rentan mengalami genangan dan banjir saat musim hujan.
Dikhawatirkan Melahirkan Kantong Kemiskinan Baru
Menurut Azis, apabila kondisi ini terus dibiarkan, Jakarta berpotensi menghadapi persoalan sosial yang lebih besar di masa depan.
Permukiman semipermanen yang terus bertambah dapat berkembang menjadi kawasan kumuh permanen atau slum area.
Dampaknya bukan hanya terhadap kualitas lingkungan, tetapi juga menciptakan reproduksi kemiskinan secara turun-temurun.
Anak-anak yang tumbuh di lingkungan padat tanpa ruang belajar, ruang bermain, dan privasi berisiko mengalami hambatan dalam perkembangan pendidikan maupun kesehatan.
Fenomena tersebut dinilai dapat membentuk kantong-kantong kemiskinan baru yang semakin sulit diputus apabila tidak ada intervensi pemerintah.
Pakar Dorong Regulasi Hunian Sewa yang Lebih Layak
Sebagai solusi, pemerintah diminta tidak hanya berfokus pada program kepemilikan rumah, tetapi juga memperkuat penyediaan hunian sewa yang terjangkau dan memenuhi standar kesehatan.
Azis mengusulkan adanya program “Kampung Sewa Layak”, yakni peningkatan kualitas kawasan kontrakan tanpa harus melakukan penggusuran.
Pemerintah dapat bekerja sama dengan pemilik lahan untuk memastikan bangunan memenuhi standar keselamatan, sanitasi, ventilasi, serta memiliki fasilitas dasar yang memadai.
Selain itu, diperlukan regulasi yang mengatur standar minimum luas kamar, ketersediaan kamar mandi, septic tank, sistem drainase, hingga proteksi kebakaran agar masyarakat tetap memperoleh hunian yang aman meski dengan biaya sewa rendah.
