Pemerintah Percepat Pembukaan 13.000 Dapur MBG, Papua dan NTT Jadi Prioritas Utama!
Follow WhatsApp Channel Haijakarta.id
HAIJAKARTA.ID- Pemerintah mempercepat realisasi pembukaan sekitar 13.000 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di berbagai wilayah Indonesia.
Langkah ini dilakukan sebagai bagian dari percepatan pelaksanaan program prioritas nasional untuk meningkatkan kualitas gizi masyarakat sekaligus menekan angka stunting.
Wilayah dengan prevalensi stunting tertinggi menjadi fokus utama pemerintah. Daerah seperti Papua, Papua Pegunungan, dan Nusa Tenggara Timur (NTT) akan menjadi lokasi pertama yang diprioritaskan dalam pembukaan dapur MBG.
Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menjelaskan bahwa pemerintah menargetkan seluruh dapur MBG di wilayah prioritas tersebut dapat mulai beroperasi dalam waktu sekitar satu bulan.
Sementara itu, pembukaan dapur di wilayah lain seperti Pulau Jawa, Sumatra, dan sejumlah daerah lainnya diperkirakan membutuhkan waktu hingga dua bulan karena proses penyiapan dilakukan secara bertahap.
Menurut Zulhas, pemerintah telah menyiapkan ribuan titik SPPG yang akan dioperasikan secara bertahap sesuai tingkat kesiapan masing-masing daerah.
Ia menegaskan bahwa percepatan ini menjadi bagian dari upaya pemerintah memastikan masyarakat yang paling membutuhkan segera memperoleh manfaat Program Makan Bergizi Gratis.
Papua dan NTT Didahulukan
Pemerintah menilai Papua, Papua Pegunungan, dan NTT membutuhkan perhatian khusus karena masih memiliki angka stunting yang relatif tinggi dibandingkan sejumlah wilayah lain di Indonesia.
Oleh sebab itu, pembangunan serta operasional dapur MBG di wilayah tersebut dipercepat agar distribusi makanan bergizi kepada kelompok sasaran dapat segera berjalan.
Sementara daerah lain yang juga masuk dalam daftar pembukaan 13.000 SPPG akan mengikuti tahap berikutnya sesuai kesiapan infrastruktur, sumber daya manusia, serta kelengkapan operasional.
Pemerintah Minta Masyarakat Bersabar
Zulkifli Hasan juga meminta masyarakat maupun pihak-pihak yang telah menunggu operasional dapur MBG agar memahami proses yang sedang dilakukan pemerintah.
Menurutnya, pembukaan ribuan dapur dalam waktu singkat memerlukan tahapan administrasi, kesiapan fasilitas, hingga pemenuhan standar operasional sehingga tidak seluruh lokasi dapat dibuka secara bersamaan.
Karena itu, pemerintah berharap masyarakat tidak terburu-buru menyimpulkan adanya keterlambatan pelaksanaan program, sebab seluruh proses masih berjalan sesuai tahapan yang telah direncanakan.
Menkes: Fokus Perbaikan Gizi dan Penurunan Stunting
Sementara itu, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menegaskan bahwa percepatan pembukaan SPPG merupakan bagian dari strategi nasional untuk mempercepat penanganan masalah gizi dan stunting.
Menurutnya, pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis tidak hanya berfokus pada penyediaan makanan, tetapi juga dibarengi dengan penyempurnaan berbagai aspek pelaksanaan.
Pemerintah terus melakukan evaluasi terhadap sasaran penerima manfaat, penyusunan standar menu bergizi, sistem distribusi makanan, hingga pengukuran dampak program terhadap perbaikan status gizi masyarakat.
Keputusan Sebelum 5 Agustus
Pemerintah menargetkan keputusan mengenai pembukaan SPPG yang telah siap beroperasi akan ditetapkan sebelum 5 Agustus 2026.
Setelah keputusan tersebut diambil, dapur-dapur MBG di wilayah prioritas akan mulai beroperasi secara bertahap.
Langkah ini diharapkan mempercepat distribusi makanan bergizi kepada anak-anak sekolah, ibu hamil, ibu menyusui, balita, serta kelompok penerima manfaat lainnya yang menjadi sasaran Program Makan Bergizi Gratis.
Bagian dari Program Prioritas Nasional
Program MBG merupakan salah satu program strategis pemerintah yang bertujuan meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia melalui pemenuhan gizi yang lebih baik.
Selain mendukung penurunan angka stunting, program ini juga diharapkan meningkatkan kesehatan anak-anak, memperbaiki kualitas pembelajaran di sekolah, serta mendorong pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui keterlibatan pelaku usaha lokal dalam rantai pasok pangan.
Dengan percepatan pembukaan sekitar 13.000 dapur MBG, pemerintah berharap cakupan layanan gizi semakin luas sehingga manfaat program dapat dirasakan masyarakat di seluruh Indonesia, khususnya daerah yang selama ini memiliki tantangan besar dalam pemenuhan gizi.
