Anggaran Bahan Makanan MBG Diusulkan Naik Jadi Rp20 Ribu per Porsi Usai Kasus Dugaan Keracunan di Semarang!
Follow WhatsApp Channel Haijakarta.id
HAIJAKARTA.ID- Program Makan Bergizi Gratis (MBG) kembali menjadi sorotan setelah muncul kasus dugaan keracunan yang dialami ratusan siswa SMKN 6 Semarang, Jawa Tengah
Peristiwa tersebut mendorong munculnya usulan agar anggaran khusus bahan makanan dalam setiap porsi MBG ditingkatkan untuk mendukung kualitas dan keamanan pangan.
Anggota DPD RI Abdul Kholik menilai anggaran bahan makanan MBG yang saat ini berada di kisaran Rp8.000 hingga Rp10.000 per porsi perlu dievaluasi.
Menurutnya, pemerintah dapat mempertimbangkan kenaikan anggaran menjadi sekitar Rp15.000 hingga Rp20.000 per porsi.
Usulan itu disampaikan Kholik setelah menanggapi kasus dugaan keracunan MBG di SMKN 6 Semarang pada Jumat, 31 Juli 2026.
Dalam insiden tersebut, jumlah siswa yang terdampak dilaporkan mencapai lebih dari 700 orang.
Anggaran Bahan Makanan Dinilai Perlu Dievaluasi
Kholik mengatakan kualitas makanan menjadi salah satu aspek penting yang harus diperhatikan dalam pelaksanaan program MBG.
Ia menilai besaran anggaran bahan makanan yang tersedia saat ini cukup terbatas sehingga perlu dikaji kembali.
Menurut Kholik, peningkatan anggaran tidak semata-mata berkaitan dengan jumlah makanan yang diberikan kepada penerima manfaat, tetapi juga menyangkut kualitas bahan baku yang digunakan.
Ia mengusulkan agar anggaran bahan makanan per porsi dapat dinaikkan hingga sekitar Rp20 ribu.
“Menurut saya salah satu faktor kenapa kemudian (terjadi kasus) keracunan itu karena angka yang tadi sangat minim Rp10 ribu itu. Mungkin perlu ditinjau angka itu,” kata Kholik di Semarang, Rabu (5/8/2026).
Namun, usulan tersebut merupakan pandangan Kholik dan belum berarti pemerintah telah menetapkan kenaikan anggaran bahan makanan MBG menjadi Rp20 ribu per porsi.
Kasus Dugaan Keracunan di SMKN 6 Semarang
Kasus di SMKN 6 Semarang terjadi setelah siswa mengonsumsi menu MBG yang dibagikan di sekolah.
Laporan awal menyebut sejumlah siswa mengalami keluhan seperti mual, sakit perut, diare, hingga harus mendapatkan penanganan medis.
Pada hari kejadian, makanan MBG dilaporkan dibagikan sekitar pukul 09.00 WIB. Beberapa siswa kemudian mulai mengalami keluhan kesehatan dan sebagian mendapatkan penanganan di fasilitas kesehatan. Laporan awal dari lapangan menyebut jumlah siswa yang mengalami gejala mencapai puluhan pada tahap awal.
Dalam perkembangan berikutnya, jumlah siswa yang terdampak disebut mencapai lebih dari 700 orang.
Karena itu, kasus tersebut menjadi perhatian serius dalam evaluasi pelaksanaan MBG di wilayah Semarang.
SPPG Karangturi Dibekukan Sementara
Sebagai langkah penanganan, Badan Gizi Nasional (BGN) melakukan penghentian sementara terhadap operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang berkaitan dengan penyediaan makanan MBG bagi sekolah tersebut.
Penghentian sementara dilakukan sebagai bagian dari evaluasi dan investigasi setelah muncul kejadian yang diduga berkaitan dengan makanan MBG.
Langkah serupa juga pernah dilakukan BGN terhadap SPPG lain ketika terjadi kasus dugaan gangguan kesehatan akibat makanan MBG.
BGN sebelumnya menjelaskan bahwa penghentian sementara dapat dilakukan ketika terjadi kejadian menonjol berupa dugaan keracunan atau gangguan pencernaan, sampai proses evaluasi dan investigasi selesai.
Bukan Hanya Soal Anggaran
Meski Kholik menyoroti besaran anggaran bahan makanan, ia juga menekankan bahwa kualitas pelaksanaan MBG tidak hanya ditentukan oleh jumlah dana.
Setiap dapur MBG atau SPPG dinilai harus menjalankan standar operasional prosedur (SOP), mulai dari pemilihan bahan baku, proses penyimpanan, pengolahan makanan, kebersihan dapur, waktu memasak, hingga distribusi makanan ke sekolah.
Artinya, apabila anggaran ditambah, pengawasan terhadap penggunaan anggaran dan penerapan standar keamanan pangan juga perlu diperkuat.
Kasus-kasus dugaan keracunan sebelumnya juga telah membuat sejumlah SPPG mendapatkan penghentian operasional sementara untuk dilakukan evaluasi.
Evaluasi MBG Dinilai Mendesak
Program MBG merupakan program besar yang menjangkau banyak penerima manfaat sehingga persoalan keamanan pangan menjadi salah satu hal yang tidak bisa diabaikan.
Usulan kenaikan anggaran dari Rp10 ribu menjadi Rp15 ribu hingga Rp20 ribu per porsi kini menjadi salah satu gagasan yang muncul di tengah evaluasi program.
Kholik berharap peningkatan dukungan anggaran dapat digunakan untuk memperbaiki kualitas bahan makanan yang diberikan kepada siswa.
Di sisi lain, peningkatan anggaran perlu berjalan beriringan dengan pengawasan yang ketat.
Sebab, makanan dengan bahan berkualitas tetap membutuhkan proses pengolahan, penyimpanan, dan distribusi yang memenuhi standar keamanan pangan.
Dengan demikian, evaluasi MBG pascakasus di SMKN 6 Semarang tidak hanya menyangkut berapa besar anggaran yang diberikan, tetapi juga bagaimana makanan tersebut diproduksi hingga diterima dan dikonsumsi oleh siswa.
